Kutai Kartanegara, Kaltimetam.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menyusun strategi jitu untuk mendongkrak daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui sinergi lintas instansi, pembinaan, serta akses modal ringan tanpa bunga, UMKM Kukar diarahkan naik kelas.
Program ini tak sekadar memberi bantuan, melainkan membangun fondasi agar para pelaku usaha bisa mandiri. Dengan pendekatan menyeluruh, pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada potensi usaha masyarakat yang terlewatkan.
Kepala Bidang Pengembangan UKM Diskop UKM Kukar, Fathul Alamin, menjelaskan bahwa pembinaan UMKM kini tak lagi berjalan sendiri-sendiri. Semua instansi terlibat sesuai sektor.
“Misalnya, wirausaha muda di bawah 30 tahun bisa dibina oleh Dispora. Untuk sektor pariwisata oleh Dinas Pariwisata, pelaku usaha perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan petani tentu oleh Dinas Pertanian,” ujar Fathul pada Kamis (17/4/2025).
Dengan demikian, program pembinaan lebih terfokus. Semua lapisan masyarakat bisa mengakses bantuan sesuai kebutuhannya.
“Pembinaan dari kami itu umum. Siapa saja bisa ikut, tak dibatasi usia atau latar belakang usaha,” tambahnya.
Saat ini, Kukar mencatat sekitar 62 ribu pelaku UMKM aktif. Mereka terbagi dalam empat kategori: wirausaha baru, pemula, mapan, dan maju. Klasifikasi ini digunakan untuk mengukur perkembangan usaha.
“Setiap pelaku usaha punya kecepatan tumbuh masing-masing. Ada yang cepat, ada juga yang perlu waktu bertahun-tahun. Tergantung semangatnya,” jelas Fathul.
Ia menekankan bahwa semangat pelaku usaha adalah kunci utama. Program pemerintah tak akan efektif jika tak diiringi keinginan kuat dari pelakunya.
“Sekuat apapun program, kalau pelakunya malas, ya percuma. Tapi kalau semangat, mereka bisa berkembang meski bantuan minim,” ujarnya lugas.
Selain pembinaan dan pelatihan, pemerintah juga memperhatikan aspek legalitas usaha. Pelaku UMKM didorong memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, hingga sertifikasi halal.
Legalitas ini penting untuk memperluas pasar. Dengan dokumen lengkap, produk UMKM bisa masuk ke pasar modern, toko besar, hingga platform digital secara resmi.
Tak hanya itu, Kukar juga punya program unggulan di bidang permodalan: Kredit Kukar Idaman. Program ini sudah berjalan lima tahun dan memberikan pinjaman tanpa bunga.
“Plafon pinjaman tergantung kategori usaha. Untuk pedagang umum bisa Rp10 juta, wirausaha baru Rp15 juta, wirausaha berkembang Rp25 juta, dan sektor pertanian bisa sampai Rp50 juta,” papar Fathul.
Dengan bunga 0 persen, Kredit Idaman dianggap sebagai solusi nyata bagi pelaku usaha kecil. Mereka tak perlu khawatir membayar cicilan besar, sehingga bisa lebih fokus mengembangkan usahanya.
Pemerintah Kukar juga tengah menyusun rencana menaikkan plafon pinjaman lewat RPJMD. Tujuannya agar lebih banyak pelaku usaha terbantu secara maksimal.
“Melalui RPJMD, kami ingin plafon kredit dinaikkan. Supaya pelaku usaha lebih leluasa mengembangkan bisnisnya,” katanya.
Bentuk dukungan lainnya datang dari pelatihan, pendampingan, dan pameran produk. Pemerintah ingin agar pelaku UMKM Kukar tak hanya aktif produksi, tapi juga bisa bersaing di pasar luar daerah.
Fathul pun mengajak seluruh pelaku UMKM untuk aktif memanfaatkan fasilitas ini.
“Tujuan berwirausaha itu sederhana saja, supaya dompet tebal dan rekening juga tebal,” katanya sambil tersenyum memberi semangat. (Adv/DiskominfoKukar/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
