Samarinda, Kaltimetam.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat sebagai salah satu program unggulan nasional masih menyisakan pekerjaan rumah di Kalimantan Timur.
Alih-alih menjangkau seluruh peserta didik yang membutuhkan, pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya adil dari sisi distribusi dan sasaran penerima.
Di satu sisi, MBG diapresiasi karena memberikan dampak positif terhadap pemenuhan gizi anak sekolah. Namun di sisi lain, ketimpangan pelaksanaan antarwilayah dan antarjenjang pendidikan menjadi sorotan, terutama ketika masih ditemukan sekolah dengan kondisi siswa rentan ekonomi yang belum tersentuh program tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur, Armin, menilai persoalan utama bukan terletak pada konsep program, melainkan pada mekanisme penentuan penerima manfaat. Menurutnya, tanpa pemetaan yang jelas, MBG berpotensi tidak tepat sasaran.
“Program ini sangat strategis, tetapi harus dijalankan dengan pemetaan skala prioritas yang matang agar benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan,” ujar Armin, Senin (26/1/2026).
Ia menekankan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu seharusnya menjadi fokus utama. Berdasarkan pengamatan Disdikbud, masih terdapat sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, namun belum menerima MBG. Salah satunya adalah SMK Pelayaran yang dinilai memiliki kebutuhan gizi cukup tinggi.
Kondisi tersebut, kata Armin, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi.
Ia mengingatkan agar program tidak justru dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi relatif mampu, sementara siswa yang lebih membutuhkan terlewatkan.
“Jangan sampai niat baik program ini justru tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Selain persoalan pemerataan, Disdikbud Kaltim juga menyoroti keterbatasan peran daerah dalam pelaksanaan MBG.
Selama ini, pihaknya hanya dilibatkan dalam rapat koordinasi tanpa memiliki kewenangan teknis maupun akses data penyaluran yang utuh.
Untuk itu, Disdikbud berencana mengirimkan surat resmi guna menghimpun data sekolah-sekolah yang telah dan belum menerima MBG.
Armin juga mengusulkan agar ada perwakilan Disdikbud yang ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan untuk mendampingi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program di daerah.
“Kami perlu turun langsung melihat kondisi riil di lapangan, agar penentuan wilayah dan sekolah prioritas benar-benar berbasis kebutuhan,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama program MBG belum mampu menjangkau seluruh sekolah, penetapan skala prioritas tidak bisa ditawar.
Untuk wilayah Samarinda, Kecamatan Palaran disebut sebagai salah satu kawasan yang layak mendapat perhatian lebih awal karena masih terdapat sekolah yang belum tersentuh program tersebut.
“Selama belum merata, maka prioritas harus menjadi langkah awal agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh yang paling membutuhkan,” tutup Armin. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
