Andi Satya Tegaskan Pemerintah Kaltim Harus Fokus Perataan Tenaga Kesehatan

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra.

Samarinda, Kaltimetam.id – Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi kekurangan signifikan dalam jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi persoalan serius yang perlu segera diselesaikan.

Menurut Andi, Kaltim saat ini kekurangan hampir 50 persen dari jumlah dokter spesialis yang dibutuhkan menurut standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

Standar WHO menyebutkan, idealnya satu dokter spesialis untuk setiap 1.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk Kaltim yang mencapai lebih dari 4 juta jiwa, Kaltim membutuhkan sekitar 4.000 dokter spesialis, sementara yang tersedia baru sekitar 2.000 orang.

“Kekurangan dokter spesialis di Kaltim sudah sangat jelas. Kita kekurangan sekitar 50 persen dari yang seharusnya ada,” kata Andi.

Namun, masalah yang lebih besar bukan hanya jumlah yang kurang, tetapi juga ketimpangan distribusi dokter. Menurut Andi, 80 persen dokter spesialis di Kaltim terkonsentrasi di tiga kota besar, Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

Hal ini terjadi karena fasilitas yang lebih lengkap dan insentif yang lebih menarik di kota-kota tersebut, membuat para dokter lebih memilih bekerja di daerah urban.

“Di kota besar, dokter mendapat fasilitas yang lebih baik, insentif lebih tinggi, dan kesempatan pengembangan karier lebih besar. Hal ini membuat dokter lebih tertarik untuk bertugas di sana,” tuturnya.

Di tengah ketimpangan tersebut, Andi menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk meratakan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kaltim. Salah satu solusi yang dianggap efektif adalah memberikan insentif yang lebih besar di daerah-daerah terpencil.

Andi menilai, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah provinsi Kaltim perlu meniru langkah-langkah tersebut, dengan memberikan insentif yang memadai kepada dokter yang bersedia bekerja di wilayah terpencil.

“Masalahnya bukan hanya soal distribusi dokter, tapi juga soal kesejahteraan mereka. Jika kesejahteraan mereka dijamin, fasilitas memadai, dan insentif diberikan, dokter akan lebih bersedia bekerja di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan adanya perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas medis, dan pemberian insentif, Kaltim bisa mengatasi ketimpangan dalam distribusi tenaga kesehatan, sekaligus memastikan pemerataan layanan kesehatan yang lebih baik di seluruh provinsi. (Adv/DPRDKaltim/ICA)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id