Samarinda, Kaltimetam.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz, menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) di wilayah Kaltim.
Menurutnya, hingga saat ini banyak Perusda yang belum mampu berkontribusi secara optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski pada dasarnya mereka dirancang sebagai ujung tombak ekonomi daerah.
“Perusda-perusda ini memang kita harapkan menjadi pilar utama penghasil PAD. Tapi kenyataannya, tidak sedikit yang masih menghadapi permasalahan, baik dari sisi manajerial maupun aspek hukum,” ujar Abdul Giaz.
Ia mencontohkan kasus yang tengah dihadapi Badan Kegiatan Strategis (BKS), salah satu Perusda yang kini dalam pantauan ketat akibat adanya proses hukum yang sedang berlangsung di kejaksaan.
“Contohnya BKS, sampai hari ini masih terus kami pantau karena mereka tengah menghadapi persoalan hukum yang cukup serius. Ini menjadi cerminan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam tata kelola Perusda,” tegas Giaz.
Sebagai bagian dari Komisi II yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah, Giaz menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak akan tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini.
Ia berkomitmen bahwa pengawasan akan terus ditingkatkan guna mendorong pembenahan di seluruh Perusda. Tidak hanya itu, komunikasi aktif dengan eksekutif dan manajemen Perusda pun terus dilakukan agar ada perbaikan nyata di lapangan.
“Kami di Komisi II terus menjalankan fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh potensi daerah benar-benar digarap secara maksimal, profesional, dan transparan. Dengan pengelolaan yang benar, kontribusi Perusda terhadap PAD bisa jauh lebih besar,” ujarnya.
Menurut Giaz, Kaltim memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga peluang di sektor jasa dan pariwisata. Oleh karena itu, Perusda diharapkan mampu mengelola potensi tersebut dengan inovasi dan tata kelola yang baik.
“Kalau dikelola dengan benar, potensi Kaltim bisa menjadi sumber PAD yang sangat besar. Ini tentu akan berdampak langsung pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selain menyoroti kinerja Perusda, Abdul Giaz juga angkat bicara soal persoalan yang kini marak di kalangan masyarakat, yakni terkait layanan transportasi online.
Menurutnya, sengketa antar pengemudi ojek online, serta persoalan tarif dan regulasi, sering kali menjadi sumber keresahan di masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, Giaz mengusulkan agar pemerintah daerah mulai mengembangkan platform transportasi online berbasis lokal, yang diinisiasi dan dikelola oleh anak daerah.
“Saya melihat potensi besar jika kita bisa membuat aplikasi ojek online khusus Kaltim. Dengan begitu, pengaturan tarif bisa lebih disesuaikan dengan kondisi lokal, pengawasan lebih mudah, dan yang penting, manfaat ekonominya bisa langsung dinikmati masyarakat kita,” ungkapnya.
Menurut Giaz, inisiatif ini sejalan dengan semangat penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Selain membuka peluang kerja baru, aplikasi transportasi online lokal juga akan memperkuat kedaulatan ekonomi digital di Kaltim.
“Kalau kita punya aplikasi sendiri, tentu akan lebih mudah mengatur dan meminimalisir konflik di lapangan. Selain itu, PAD daerah juga bisa terdongkrak karena sebagian keuntungan bisa dikembalikan ke kas daerah,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Giaz mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan Perusda maupun pengembangan inovasi seperti transportasi online lokal sangat bergantung pada adanya sinergi antarpihak serta transparansi dalam pelaksanaan.
“Kunci dari semuanya adalah pengawasan yang ketat, transparansi tata kelola, dan keberpihakan pada potensi serta kepentingan lokal. Jika ini bisa diwujudkan, saya yakin Kaltim bisa menjadi daerah yang lebih maju, dengan PAD yang meningkat dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
