Samarinda, Kaltimetam.id – Perbincangan publik mengenai alokasi anggaran perawatan fasilitas Gedung DPRD Kalimantan Timur kembali mengemuka setelah muncul informasi terkait biaya pengecatan pagar yang disebut mencapai Rp1 miliar.
Isu ini mencuat di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah, sehingga memunculkan pertanyaan tentang urgensi dan dasar penganggarannya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa pembenahan pagar dilakukan sebagai bagian dari pemulihan kondisi fasilitas yang sebelumnya mengalami kerusakan.
Ia menyebut, sejumlah bagian pagar terdampak aksi unjuk rasa, mulai dari coretan hingga kerusakan fisik yang dinilai perlu segera diperbaiki agar lingkungan kantor legislatif tetap representatif.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah melakukan perawatan menyeluruh.
“Kerusakan pagar itu terjadi saat demo, ada yang dicoret dan dirusak. Tentu harus diperbaiki supaya kembali rapi,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).
Ia menegaskan bahwa hak menyampaikan aspirasi tetap dihormati, namun pelaksanaannya diharapkan tidak menimbulkan kerugian pada fasilitas publik.
Fasilitas negara, kata dia, dibangun menggunakan dana masyarakat sehingga perlu dijaga bersama.
Selain menyinggung soal perawatan pagar, pimpinan dewan juga merespons anggapan bahwa lembaga legislatif tertutup terhadap massa aksi.
Ia menilai komunikasi sebenarnya terbuka, namun pertemuan perlu mengikuti prosedur agar dialog berjalan efektif dan substansial.
“Kami selalu terbuka untuk berdiskusi, tetapi harus melalui mekanisme resmi supaya pembahasannya jelas dan terarah,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa proses pengambilan keputusan di DPRD tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Seluruh kebijakan harus melalui pembahasan bersama fraksi-fraksi karena sistem kerja lembaga bersifat kolektif kolegial.
Menurutnya, prinsip tersebut menjadi bagian dari tata kelola lembaga legislatif agar setiap keputusan mencerminkan kesepakatan bersama, bukan pandangan individu.
“Di DPRD tidak ada keputusan yang ditentukan satu orang saja, semua harus melalui kesepakatan bersama fraksi,” tegas Hamas. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
