Samarinda, Kaltimetam.id – Kasus dugaan intimidasi terhadap seorang jurnalis dari media Selasar.co kembali memicu respons publik di Kalimantan Timur. Jurnalis tersebut disebut menerima telepon bernada ancaman dari seorang ketua ormas setelah menulis kritik terhadap kinerja Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Insiden ini menambah daftar panjang tekanan terhadap kebebasan pers di daerah.
Menindaklanjuti kabar tersebut, puluhan organisasi masyarakat (ormas) di Kaltim menggelar pertemuan pada Kamis (20/11/2025). Mereka menyatakan sikap tegas dengan menolak segala bentuk intimidasi yang ditujukan kepada pekerja media.
Ketua Umum Ormas Jaga Kaltim, Mugeni, menyebut insiden itu tidak dapat dibiarkan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap jurnalis.
“Kami prihatin, jangan sampai terulang lagi oknum ormas ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa intimidasi hanya dilakukan oleh “satu oknum”, sementara 25 ormas lain hadir untuk menyatakan penolakan.
“Tapi jangan ada kata-kata intimidasi kepada para media atau wartawan. Karena hak wartawan dilindungi undang-undang,” tambahnya.
Mugeni menyebut para wartawan memiliki perlindungan hukum yang jelas, termasuk melalui Undang-Undang Pers. Karena itu, tindakan intimidasi tidak bisa dibenarkan dalam situasi apa pun.
“Kebebasan wartawan kita berikan saja. Makanya kami kumpul hari ini untuk mengecam tindakan oknum ormas yang mengintimidasi wartawan,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai langkah lanjutan jika intimidasi kembali terjadi, Mugeni menekankan bahwa ranah penegakan hukum menjadi kewenangan lembaga pers dan aparat.
“Negara kita negara hukum. Para jurnalis dipayungi undang-undang. Mungkin nanti PWI yang bisa melaporkan kepada pihak berwajib. Kami dari pihak ormas mendukung,” katanya.
Ia juga menyinggung tentang bagaimana seharusnya ormas berperan di tengah masyarakat.
Menurutnya, ormas yang hadir bukanlah kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, melainkan bagian dari masyarakat yang turut mengawal kebijakan daerah.
“Ormas yang hadir hari ini mendukung kebijakan yang baik. Kalau pemerintah berbuat baik, kita dukung. Kalau ada salah tindakan, ya memberi masukan kepada pemerintah provinsi,” ujarnya.
Sikap sejumlah ormas ini diharapkan menjadi penegasan bahwa ancaman terhadap jurnalis tidak dapat diterima dalam ruang demokrasi. Mereka menilai kritik dari media merupakan bagian dari fungsi kontrol yang justru membantu pemerintah memperbaiki pelayanan publik. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
