Samarinda, Kaltimetam.id – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali mendapat perhatian melalui kebijakan baru di bidang pembelajaran bahasa.
Tahun ini, sebanyak 70 sekolah di Kaltim ditargetkan menjadi sekolah bilingual atau dwibahasa, sebagai langkah untuk memperkuat kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan global.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menuturkan bahwa program bilingual merupakan arahan langsung dari Gubernur Kaltim. Tujuannya agar anak-anak Kaltim bisa lebih siap bersaing, baik di level nasional maupun internasional.
Menurutnya, penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, harus dimulai sejak dini agar menjadi modal penting dalam pendidikan dan karier di masa depan.
“Pendidikan menjadi tetap, menyesuaikan anggaran,” ujar Armin, Senin (22/9/2025).
Ia menambahkan bahwa rapat pimpinan bersama Gubernur menekankan pentingnya penguatan daya saing siswa melalui sekolah bilingual.
Pemerintah daerah juga mendorong agar seluruh kabupaten dan kota, termasuk dinas pendidikan di tingkat daerah, memberi perhatian serius pada pengajaran bahasa Inggris di jenjang SD dan SMP.
“Tetap fokus pada sarana-serana, namun tadi kita rapat pimpinan tadi, beliau minta supaya daya saing anak kita diperkuat melalui bilingual school. Dan minta beliau supaya Kabupaten Kota juga, Dinas Pendidikan juga mulai sejak dini SD, SMP sudah memperkuat kemampuan bahasa Inggris,” jelasnya.
Sebagai bagian dari pengembangan, Armin mengungkapkan program bilingual ini akan mendapat dukungan pendampingan dari Universitas Adelaide, Australia.
Perguruan tinggi tersebut akan mengirimkan tim untuk memberikan bimbingan kepada guru-guru yang terlibat dalam program ini. Pendampingan dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Oktober mendatang.
“Penguatan guru-guru dan insya Allah tanggal 12 Oktober, 16 Oktober kita ada pendampingan dari Universitas Adelaide di sekolah-sekolah untuk bilingual school,” terangnya.
Meski langkah ini mendapat dukungan luas, sejumlah pelajar juga sempat menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Armin menilai hal itu merupakan bagian dari iklim demokrasi yang sehat.
Ia menegaskan bahwa aspirasi generasi muda tetap dihargai dan menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pendidikan.
“Ya tidak apa-apa, kan memang haknya demokrasi ya. Bagus saja, oke, ya, terima kasih,” tutupnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
