Samarinda, Kaltimetam.id – Komisi IV DPRD Kota Samarinda memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda dalam merespons polemik mahalnya harga seragam dan atribut sekolah yang belakangan menuai sorotan publik.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai kebijakan standarisasi harga perlengkapan sekolah merupakan langkah tepat yang patut didukung. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi solusi jangka pendek untuk meredam keresahan para orang tua murid yang harus mengeluarkan biaya besar di tahun ajaran baru.
“Langkah standarisasi ini diambil agar koperasi sekolah bisa menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. Kami melihat ada beberapa harga yang tidak masuk akal, dan ini harus segera diatur,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa DPRD telah melakukan survei harga perlengkapan sekolah di sejumlah toko dan koperasi. Hasilnya, ditemukan adanya disparitas harga yang cukup mencolok untuk item-item seragam seperti atasan, celana, dan rok panjang. Meski perbedaan bahan bisa memengaruhi harga, tetap harus ada batas maksimal yang rasional.
Menurut Novan, keluhan masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Masyarakat, katanya, bukan hanya mengeluh, tetapi sudah merasa terbebani secara ekonomi. Terlebih, di tengah kondisi pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, harga kebutuhan pokok pun terus melonjak.
“Polemik seragam ini memang bukan hal baru, tetapi tahun ini eskalasinya luar biasa. Kami mendengar langsung dari banyak orang tua siswa yang menyampaikan keluhan mereka terkait biaya masuk sekolah,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Samarinda juga mendorong agar pihak sekolah dan koperasi lebih transparan dalam menentukan harga jual seragam dan atribut lainnya. Transparansi ini penting agar tidak ada kesan bahwa koperasi mencari keuntungan berlebih dari para siswa.
Novan juga menegaskan pentingnya pengawasan dari Disdikbud untuk memastikan semua sekolah mengikuti ketentuan standarisasi harga tersebut. Ia tidak ingin kebijakan ini hanya menjadi formalitas tanpa implementasi yang nyata di lapangan.
“Kalau perlu, bentuk tim pengawas dari Disdik dan libatkan perwakilan orang tua siswa. Jangan sampai ada sekolah yang mematok harga seenaknya dengan dalih kualitas bahan,” tutupnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
