Samarinda, Kaltimetam.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, meskipun anggotanya berasal dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sangat beragam. Menurutnya, hal tersebut memang menjadi tantangan tersendiri, namun bukan alasan untuk mengendurkan integritas kelembagaan DPRD sebagai representasi rakyat.
“DPRD memiliki tiga fungsi utama yang harus dijalankan dengan serius dan bertanggung jawab. Pertama, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Kedua, fungsi legislasi, yakni menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Dan ketiga, fungsi budgeting atau penganggaran yang dibahas bersama eksekutif,” katanya.
Legislator dari Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa keberagaman latar belakang anggota DPRD, baik dari segi pendidikan, pengalaman organisasi, hingga wawasan politik, turut mempengaruhi efektivitas dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
“Di DPRD ini anggotanya bermacam-macam. Ada yang lulusan S3, ada juga yang baru lulus SMA. Ada yang sudah lama berkecimpung di dunia politik, ada juga yang baru pertama kali duduk sebagai wakil rakyat. Semua ini tentu mempengaruhi bagaimana kami menjalankan tugas, tapi kami semua diikat oleh aturan yang sama,” ujarnya.
Sarkowi menekankan bahwa meski kemampuan individu bisa berbeda-beda, seluruh anggota DPRD wajib mengikuti aturan hukum, tata tertib lembaga, dan kode etik yang berlaku. Dalam menjalankan tugas, DPRD tidak bergerak secara bebas tanpa kendali, melainkan diatur ketat melalui peraturan perundang-undangan dan mekanisme internal.
“Tidak bisa semaunya. Ada Undang-Undang, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan ada tata tertib internal DPRD yang harus ditaati. Jadi tidak peduli siapa orangnya, dari mana dia berasal, selama jadi anggota DPRD maka harus tunduk pada aturan itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarkowi juga menyinggung peran Badan Kehormatan (BK) DPRD yang berfungsi sebagai penegak disiplin dan pengawas etik terhadap perilaku anggota dewan. Menurutnya, BK memiliki wewenang untuk menindaklanjuti setiap laporan atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
“BK ini bukan lembaga formalitas, mereka punya kewenangan untuk menindak tegas jika ada pelanggaran kode etik. Bahkan saat ini, dua orang anggota DPRD sedang dalam proses sidang di BK karena adanya laporan dugaan pelanggaran,” ungkapnya.
Dua anggota DPRD yang dimaksud adalah Darlis Pattalongi dan Andi Satya Adi Saputra, yang dilaporkan atas dugaan mengusir seorang pengacara saat rapat dengar pendapat Komisi IV bersama perwakilan karyawan Rumah Sakit Haji Darjat (RSHD) Samarinda. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk kalangan profesi hukum.
Namun Sarkowi membantah tudingan bahwa DPRD telah melecehkan profesi pengacara atau bertindak sewenang-wenang. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut kini sedang diproses melalui mekanisme resmi yang berlaku di lingkungan DPRD, yakni melalui sidang BK.
“Tidak benar jika dikatakan DPRD menghina profesi pengacara. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Kami punya tata tertib dan kode etik. Kalau ada yang melanggar, kami tindak sesuai aturan. Bukan berarti DPRD bebas bertindak tanpa batas,” tegas Sarkowi.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kerja-kerja DPRD. Menurutnya, transparansi dan partisipasi publik merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi yang sehat. Namun ia juga berharap agar pengawasan dilakukan secara proporsional dan tidak berdasarkan asumsi atau persepsi keliru.
“Silakan awasi kami. Itu memang hak masyarakat. Tapi kami juga punya prosedur kerja, mekanisme pengawasan internal, dan sistem etik yang jelas. Jangan sampai karena satu insiden, citra seluruh DPRD digeneralisasi negatif,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
