Kaltim, Kaltimetam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan komitmen penuh untuk mengawal secara intensif implementasi berbagai program prioritas yang telah dicanangkan oleh Gubernur, terutama dalam seratus hari pertama masa kepemimpinan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, usai mengikuti rapat kerja perdana antara legislatif dan eksekutif yang digelar di Gedung DPRD Kaltim pada awal pekan ini.
“Rapat kerja awal ini memang masih bersifat umum, namun kami sudah menangkap sinyal kuat adanya semangat sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif. Ke depannya, pembahasan akan lebih difokuskan ke dalam isu-isu sektoral yang lebih spesifik,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ananda menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan proses pengawalan dan pengambilan keputusan strategis, DPRD akan membagi diskusi dan koordinasi ke dalam forum-forum sektoral. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan, sekaligus mencegah penumpukan isu lintas sektor.
“Dengan forum sektoral, kita bisa melakukan penajaman pembahasan di masing-masing bidang. Ini akan mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Ananda menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program-program unggulan Gubernur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen strategis ini akan menjadi acuan utama pembangunan Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang dan harus mencerminkan aspirasi masyarakat serta kebijakan nasional.
“Saat ini penyusunan RPJMD tengah berlangsung. Nantinya akan segera dibacakan dalam rapat paripurna. Kita juga sudah melakukan berbagai penyesuaian, baik melalui Instruksi Presiden (Inpres), Instruksi Gubernur (Ingub), maupun Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri,” jelas Ananda.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa terdapat tiga sektor utama yang menjadi prioritas refocusing anggaran, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiganya dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang memadai.
“Ketiga sektor ini adalah fondasi kesejahteraan rakyat. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur yang baik akan menjadi motor penggerak pembangunan di Kaltim,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ananda memastikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim akan aktif melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai program unggulan, seperti GratisPol (program pendidikan dan layanan kesehatan gratis) dan JosPol (jaringan sosial politik). Evaluasi akan dilakukan secara obyektif, berdasarkan capaian dan dampak di lapangan.
“Program yang berjalan dengan baik tentu akan kita apresiasi. Namun, bagi program yang masih belum maksimal, kami akan memberikan masukan dan kritik yang konstruktif. Saat ini masih dalam tahap awal pelaksanaan, dan kami ingin memberikan ruang agar program-program tersebut dapat berjalan optimal,” jelas Ananda.
Ia juga menekankan bahwa rapat kerja perdana ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun koordinasi yang lebih solid antara DPRD dan Pemprov Kaltim. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan pembangunan di Kalimantan Timur akan lebih responsif dan benar-benar berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
“Pada akhirnya, sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kaltim,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id