Samarinda, Kaltimetam.id – Keluhan masyarakat Kalimantan Timur terkait dugaan penurunan kualitas bahan bakar Pertamax mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur. Sejumlah warga melaporkan kerusakan mesin kendaraan mereka, terutama sepeda motor, setelah mengisi bahan bakar jenis Pertamax di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut.
Menanggapi situasi ini, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menyuarakan desakan agar PT Pertamina (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terdampak. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penyediaan layanan bengkel gratis untuk perbaikan kendaraan yang rusak akibat dugaan bahan bakar bermasalah.
“Banyak laporan yang kami terima dari masyarakat, terutama pasca Lebaran. Banyak yang mengeluhkan kendaraan mereka mogok atau rusak setelah mengisi Pertamax. Ini persoalan serius yang tak bisa diabaikan,” ujar Abdul Giaz, Rabu (9/4/2025).
Giaz menekankan bahwa masyarakat tidak butuh perdebatan panjang atau saling tuding antara pihak-pihak terkait. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini, kata dia, adalah solusi nyata dan rasa tanggung jawab dari korporasi sebesar Pertamina.
“Pertamina harus hadir di tengah masyarakat, apalagi dalam kondisi seperti ini. Saya mengusulkan agar dibuka layanan bengkel gratis yang ditujukan khusus bagi konsumen yang terdampak. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Pertamina,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar layanan bengkel gratis tersebut bisa dibuka di SPBU atau lokasi lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai syarat untuk mendapatkan layanan perbaikan, konsumen cukup menunjukkan bukti pembelian berupa struk pengisian Pertamax.
“Ini bentuk tanggung jawab dan kepedulian. Kita tahu, pasca Lebaran, pengeluaran masyarakat sudah besar. Kalau kendaraan rusak, ini akan jadi beban tambahan. Jangan sampai masyarakat menanggung kerugian sendiri,” tambahnya.
Selain solusi jangka pendek berupa bengkel gratis, Giaz juga mendesak agar Pertamina segera melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas bahan bakar yang didistribusikan ke wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, penting untuk mengetahui secara pasti apakah persoalan ini terjadi karena kelalaian dalam proses produksi atau distribusi, atau ada faktor eksternal lainnya.
“Harus ada keterbukaan dari Pertamina. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika memang ada kesalahan dalam distribusi atau produksi, itu harus dievaluasi. Tapi kalau ini karena sabotase atau faktor lain, harus diinvestigasi lebih lanjut,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kejadian ini dapat merusak reputasi Pertamina jika tidak segera ditangani secara profesional dan transparan.
DPRD Kalimantan Timur memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan mendesak pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan pemerintah provinsi, untuk segera bertindak. Komisi II DPRD Kaltim juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada solusi konkret bagi masyarakat. Ini menyangkut kepentingan publik, dan tidak boleh dianggap remeh. Kami minta warga juga aktif melapor jika mengalami kerusakan kendaraan akibat Pertamax,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
