Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi meluncurkan program layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga yang memiliki KTP Kaltim, tanpa perlu membayar iuran BPJS atau menyelesaikan tunggakan keanggotaan. Kebijakan progresif ini diberi nama Gratispol (Gratis Semua Pelayanan), dan mulai berlaku sejak 21 April 2025 lalu.
Program ini disambut antusias oleh masyarakat dan kalangan legislatif, yang menilai bahwa Gratispol merupakan langkah berani dan berpihak kepada rakyat kecil, di tengah tingginya biaya hidup dan akses kesehatan yang selama ini masih menjadi beban banyak keluarga.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. Ia menyebut Gratispol sebagai terobosan penting dalam sejarah pelayanan publik di Kaltim.
“Gratispol kesehatan ini kan sudah diluncurkan. Nanti masyarakat tidak perlu lagi data-data pendukung yang lain, cukup dengan KTP Kaltim, rumah sakit wajib menerima. Ini luar biasa dan sangat berpihak pada rakyat,” ujar Subandi.
Melalui program Gratispol, warga Kaltim kini bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis di berbagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik, hingga layanan lanjutan dan gawat darurat di rumah sakit.
Menariknya, kebijakan ini tidak mensyaratkan status aktif dalam keanggotaan BPJS Kesehatan. Warga yang belum menjadi peserta BPJS bisa langsung mendaftar melalui Dinas Kesehatan, sementara peserta nonaktif dapat kembali menggunakan layanan tanpa harus melunasi tunggakan terlebih dahulu khusus untuk layanan dasar kelas 3.
Namun demikian, bagi peserta yang ingin menggunakan fasilitas kelas 1 atau 2, kewajiban pelunasan tunggakan tetap diberlakukan.
“Kebijakan ini sangat meringankan. Banyak warga yang selama ini takut ke rumah sakit karena status BPJS-nya nonaktif. Sekarang, mereka tidak perlu khawatir lagi,” lanjut Subandi.
Dalam pandangan Subandi, Gratispol menandai pergeseran penting dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim. Jika sebelumnya fokus anggaran banyak diarahkan untuk infrastruktur fisik, kini perhatian pemerintah mulai ditujukan pada pembangunan manusia—khususnya sektor pendidikan dan kesehatan.
“Provinsi Kaltim ini sangat kaya. Sumber daya alamnya luar biasa, APBD kita besar. Tapi kenapa dulu kita tidak bisa gratiskan pendidikan dan kesehatan? Karena fokus pemprov sebelumnya lebih ke pembangunan infrastruktur. Sekarang di bawah Gubernur Rudy Mas’ud, arahnya berubah,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan kajian dan simulasi anggaran yang dilakukannya, total biaya yang dibutuhkan untuk menggratiskan layanan pendidikan hingga jenjang S3 serta layanan kesehatan bagi seluruh warga Kaltim hanya berkisar di angka Rp2 triliun per tahun.
Jumlah ini, menurut Subandi, sangat rasional dan bisa dijangkau oleh kapasitas fiskal Pemprov Kaltim, apalagi dengan adanya potensi penerimaan baru dari sektor energi, tambang, dan kelapa sawit.
Subandi berharap agar program Gratispol dapat terus dijalankan secara konsisten dalam lima tahun ke depan dan menjadi pondasi utama pemerataan pelayanan publik di Benua Etam. Ia juga mendorong agar ke depan program serupa diperluas untuk mencakup layanan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
“Kita ingin semua masyarakat Kaltim merasa terlindungi dan punya kepastian. Tidak ada lagi orang tua yang cemas karena anaknya tidak bisa sekolah. Tidak ada lagi warga yang takut berobat karena tidak punya uang. Ini arah pembangunan yang benar dan harus kita dukung bersama,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
