Samarinda, Kaltimetam.id – Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi kembali menghantui petani di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser. Persoalan yang sudah lama berulang ini kini mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyuarakan keprihatinannya atas dugaan kuat bahwa kelangkaan tersebut bukan semata akibat masalah distribusi biasa, melainkan diduga erat kaitannya dengan praktik curang dalam rantai penyaluran pupuk subsidi.
Menurut Fadly, kelangkaan pupuk ini merupakan permasalahan serius yang berpotensi mengancam keberlangsungan sektor pertanian di daerah. Apalagi, para petani kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi justru kerap menjadi korban dari praktik-praktik penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
“Pupuk subsidi itu hak para petani kecil kita. Namun yang terjadi di lapangan, justru ada indikasi kuat bahwa pupuk ini dipermainkan. Ini bukan masalah baru. Sayangnya, sudah bertahun-tahun berjalan tanpa ada langkah nyata untuk menghentikannya,” tegasnya.
Fadly menjelaskan, berdasarkan laporan dari para petani di wilayah PPU dan Paser, mereka seringkali kesulitan mendapatkan pupuk subsidi meskipun telah memenuhi semua syarat administrasi sebagai penerima. Ironisnya, pupuk yang seharusnya mereka terima malah beredar di pasar bebas atau dijual oleh oknum pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal.
“Bayangkan, petani kita sudah susah payah mendaftar, melengkapi berkas, mengikuti prosedur, tapi ketika musim tanam tiba, mereka tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Sementara di pasar gelap, pupuk itu malah melimpah dengan harga selangit. Ini benar-benar mencederai rasa keadilan,” ujarnya.
Politisi asal daerah pemilihan PPU-Paser itu menambahkan, jika tidak segera dibenahi, persoalan ini akan semakin memperburuk kondisi pertanian daerah. Dampaknya bukan hanya pada produktivitas pertanian, tapi juga pada ketahanan pangan masyarakat Kaltim secara keseluruhan.
“Petani kita adalah ujung tombak ketahanan pangan. Kalau mereka terus dirugikan begini, lama-lama mereka bisa menyerah. Ini sangat berbahaya, karena kalau produksi pangan kita terganggu, kita akan semakin bergantung pada pasokan dari luar daerah,” papar Fadly.
Untuk itu, Fadly mendesak pemerintah provinsi dan instansi terkait agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sistem distribusi pupuk subsidi. Ia menekankan bahwa transparansi dan pengawasan ketat harus menjadi prioritas agar celah-celah penyelewengan bisa ditutup rapat.
“Selama sistem distribusi kita masih longgar, selama pengawasannya masih lemah, maka ruang permainan bagi para pelaku penyelewengan akan terus terbuka. Kita tidak bisa lagi bersikap setengah hati dalam hal ini. Harus ada reformasi total,” tambahnya.
Selain meminta langkah konkret dari pemerintah daerah, Fadly juga mendorong aparat penegak hukum untuk turut turun tangan. Ia menegaskan bahwa jika ada bukti pelanggaran hukum, maka proses hukum harus dijalankan secara tegas dan terbuka.
“Saya minta aparat penegak hukum jangan ragu-ragu. Kalau memang ada oknum yang bermain, segera ungkap dan tindak. Ini bukan hanya soal uang negara yang diselewengkan, tapi soal masa depan ribuan petani kecil kita,” katanya.
Fadly juga mengingatkan bahwa pupuk adalah kebutuhan dasar dalam proses produksi pertanian. Tanpa akses yang memadai terhadap pupuk, para petani tidak akan mampu menjaga produktivitas lahan mereka. Akibatnya, pendapatan mereka akan merosot dan daya saing sektor pertanian daerah akan terus menurun.
“Pupuk itu bukan sekadar komoditas. Ini adalah penopang utama bagi petani kita. Kalau akses mereka terhadap pupuk terus terhambat, maka kita harus siap menghadapi dampaknya: penurunan produksi, harga pangan melonjak, petani bangkrut. Ini rantai masalah yang sangat berbahaya,” pungkas Fadly. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
