Samarinda, Kaltimetam.id – Penggunaan media sosial di kalangan anak-anak dan pelajar usia dini semakin menjadi perhatian serius di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Akses yang semakin mudah terhadap gawai membuat anak-anak kini tidak terpisahkan dari dunia maya, memicu kekhawatiran berbagai pihak terkait dampaknya terhadap perilaku, konsentrasi belajar, hingga kesehatan mental.
Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menggagas kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi pelajar, khususnya di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Kebijakan ini direncanakan mulai diberlakukan pada 28 Maret 2026 sebagai langkah pengendalian aktivitas digital bagi siswa yang umumnya berusia di bawah 16 tahun.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, seperti penurunan fokus belajar, kecanduan gawai, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia.
Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut di daerah, termasuk di Kota Samarinda, masih belum memiliki kejelasan. Hingga saat ini, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda mengaku belum menerima edaran resmi terkait petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kepala Kemenag Kota Samarinda, Nasrun, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat sebelum dapat melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah madrasah di wilayahnya.
“Edaran belum sampai ke kami, tapi nanti akan diinfokan kalau sudah ada perkembangan,” ujarnya.
Belum adanya kejelasan teknis membuat pihak sekolah, guru, maupun siswa masih menunggu kepastian mengenai bentuk pembatasan yang akan diterapkan. Apakah berupa larangan penggunaan media sosial di lingkungan sekolah, pembatasan waktu akses, atau pengawasan khusus melalui sistem tertentu.
Di sisi lain, wacana pembatasan ini justru mendapatkan respons positif dari sejumlah orang tua siswa. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital yang semakin kompleks.
Intan, salah satu wali murid di MI Negeri 1 Samarinda, mengaku mendukung rencana tersebut. Ia menilai anak-anak saat ini sangat dekat dengan teknologi, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat.
“Apalagi generasi sekarang sepertinya dekat sekali dengan teknologi, apalagi sosial media,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun media sosial memiliki manfaat seperti memudahkan komunikasi dan akses informasi, dampak negatifnya jauh lebih besar jika tidak diawasi dengan baik.
“Kalau aturan itu di berlakukan saya sebagai orang tua sih merasa sangat setuju saja, jadi anak-anak tidak terlalu tergantung dengan media sosial,” singkatnya.
Pengamat pendidikan menilai bahwa kebijakan pembatasan ini harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital bagi siswa. Anak-anak tidak hanya perlu dibatasi, tetapi juga dibekali pemahaman tentang penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
Selain itu, peran orang tua dan guru menjadi sangat penting dalam mengawasi aktivitas digital anak, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kolaborasi antara keluarga dan institusi pendidikan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat bagi generasi muda.
Di tengah arus informasi yang semakin deras, tantangan dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan perilaku siswa di era digital. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan media sosial ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan terhadap perkembangan anak. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
