Samarinda, Kaltimetam.id – Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023 akan terbagi dalam 42 paket kegiatan. Penanganan stunting dan rumah layak huni akan masuk dalam program prioritas.
Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi berkomitmen untuk menuntaskan seluruh program kegiatan yang telah direncanakan. Tahun ini tercatat 42 paket kegiatan yang akan menjadi perhatian khusus duet pemimpin Kaltim itu.
Paket-paket kegiatan tersebut tersebar di enam organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), RSUD AWS, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Kesehatan.
“Saya harapkan OPD yang mendapat perhatian khusus ini dapat fokus dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga apa yang diprogramkan betul-betul terlaksana,” tegas Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, pekan lalu.
Paket kegiatan ini tentu sangat diharapkan masyarakat untuk dapat terealisasi dengan tepat. Artinya, hasil dari pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Contoh Dinas Kesehatan. Diharapkan paket kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung percepatan penanganan pencegahan stunting di Kaltim. Kemudian, Dinas PUPR khususnya di Bidang Perumahan dan Permukiman agar menuntaskan perbaikan rumah tidak layak huni (RTHL) dan pembangunan rumah layak huni (RHL)
“Saya tidak memaksa. Tapi, diharapkan semua fokus dan semoga sebelum akhir tahun anggaran dapat selesai,” tegas Gubernur.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Provinsi Kaltim H Irhamsyah menjelaskan, 42 paket kegiatan tersebut menjadi perhatian khusus agar bisa dilaksanakan sesuai target.
“Kurang lebih Rp1,161 triliun pagu alokasi yang disiapkan untuk 42 paket tersebut,” jelas Irhamsyah.
Dia menjelaskan, 42 paket kegiatan yang menjadi perhatian khusus dimaksud, terdiri dari Dinas PUPR 36 paket dengan alokasi sesuai pagu Rp899,3 miliar dengan perlu pemantauan 9 paket dan perhatian 27 paket.
Kemudian, satu paket RSUD AWS sesuai pagu Rp105,9 miliar, perlu pemantauan satu paket. Satu paket Dinas Kehutanan Rp42,3 miliar, perlu pemantauan satu paket.
Lalu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp2,7 miliar perlu perhatian satu paket. Tiga paket Dinas ESDM Rp107,3 miliar, perlu pemantauan dua paket dan satu paket perlu perhatian. Terakhir satu paket Dinas Kesehatan Kaltim Rp3,7 miliar, perlu perhatian satu paket.
