Samarinda, Kaltimetam.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Yakni sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/5/2023).
“Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marves, Bapak Luhut. Yang akan mengoordinir inter depth dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi,” ujar Bambang.
Bambang menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 209 komitmen investasi atau letter of interest (LoI) di IKN. Dari jumlah tersebut, terdapat 36 LoI yang sudah ditandatangani.
“Jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya,” ujar Bambang.
Baca berita terkait lainnya: IKN Jadi Magnet Investasi di Kaltim
Luhut Harus Ngebut
Lebih lanjut, Bambang menyebutkan bahwa Badan Otorita IKN diminta untuk mempercepat proses investasi agar dapat direalisasikan sesuai dengan keinginan investor dan peraturan perundang-undangan.
“Ini memang memerlukan waktu tapi tadi kami saya dan Pak Dhony memang diminta untuk lebih mempercepat proses-proses ini agar benar-benar bisa terealisasi apa-apa yang diinginkan oleh investor di lapangan sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku,” tuturnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Bambang menyebut bahwa pemerintah juga akan membentuk unit pelayanan satu pintu (one stop shop) yang akan menindaklanjuti kebutuhan investor di IKN.
“Jadi tadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini kami diminta untuk membuat satuan stop shop yang akan juga diikuti atau pun ada lembaga kementerian terkait lain itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop,” ucap Bambang.
Dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Dengan demikian, diharapkan tanah yang akan ditawarkan kepada investor sudah matang.
“Kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses, dan sebagainya,” lanjutnya.
Selanjutnya, Bambang mengatakan bahwa pihaknya akan mengumumkan sejumlah proyek swasta dalam beberapa bulan ke depan sebagai tahap pertama dari pembangunan IKN.
“Dalam bulan-bulan ke depan kami akan segera mengumumkan istilahnya beberapa proyek yang memang sudah matang oleh para pelaku usaha yang nonpemerintah non-APBN. Di situ misalnya ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan, dan sebagainya,” tuturnya.
Baca berita terkait lainnya: Jamin ke Senator AS, Pembangunan IKN Tidak Merusak Hutan
Karena Nggak Ada yang Bisa Dipercaya
Jabatan baru ini menambah daftar ‘amanah’ yang diemban Luhut selain menjadi Menko Marves. Jika menilik sejak periode awal Jokowi, Luhut pernah menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Kemudian, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Menanggapi beban baru yang dipikul Luhut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ada rasa takut Jokowi soal kepastian investor IKN. Terlebih, megaproyek itu dikerjakan di tengah sentimen investasi global yang dihantui risiko perlambatan ekonomi AS dan China.
“Memang jelas ada ketakutan proyek IKN akan sepi peminat karena belum jelasnya kepastian penduduk yang akan pindah ke IKN, rendahnya tingkat pengembalian investasi, sampai wait and see dulu karena pemilu,” katanya.
Bhima pun mempertanyakan tugas satgas pimpinan Luhut. Menurutnya, investasi apa yang perlu didorong oleh satgas tersebut ketika para investor masih itung-itungan berapa lama akan balik modal hingga banyak risiko lain.
Ia pun mengungkit soal kiprah Luhut melobi Tesla untuk menanamkan modal di Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Menurutnya, meski Luhut bolak-balik ke AS, pabrikan mobil listrik punya Elon Musk itu tak kunjung berinvestasi di Tanah Air.
Bhima juga menilai manuver Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim percepatan investasi IKN boros anggaran. Pasalnya, selama ini sudah ada Otorita IKN hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang susah payah menggaet investor.
“Ya mungkin karena nggak ada lagi yang bisa dipercaya (alasan Jokowi tunjuk Luhut). Ada Otorita IKN, ada BKPM, sampai INA SWF, tapi faktanya investor masih ragu. Ini sebenarnya gak bagus kalau banyak urusan dipercayakan ke orang yang sama, padahal negara juga keluar anggaran untuk membiayai lembaga-lembaga yang diberi tugas sebelumnya,” ujarnya. (RTA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
Baca berita terkait lainnya: Bontang Punya Hasil Laut Melimpah, Berpotensi Jadi Basis Industri Ikan Kaleng
