Samarinda, Kaltimetam.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syahariah Mas’ud, kembali menegaskan komitmennya untuk memerangi praktik tambang ilegal yang kian merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, keberadaan tambang tanpa izin yang terus tumbuh justru memperlihatkan lemahnya pengawasan sekaligus penegakan hukum di lapangan.
Dalam keterangannya, Syahariah mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga menyebabkan hilangnya potensi pemasukan besar bagi daerah.
“Kalau sudah seperti ini, kita rugi dua kali. Alam rusak, pendapatan hilang,” katanya.
Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syahariah Mas’ud, kembali menegaskan komitmennya untuk memerangi praktik tambang ilegal yang kian merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, keberadaan tambang tanpa izin yang terus tumbuh justru memperlihatkan lemahnya pengawasan sekaligus penegakan hukum di lapangan.
Dalam keterangannya, Syahariah mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga menyebabkan hilangnya potensi pemasukan besar bagi daerah.
“Kalau sudah seperti ini, kita rugi dua kali. Alam rusak, pendapatan hilang,” katanya.
Menurut dia, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kaltim menjadi salah satu langkah penting untuk membongkar jaringan besar di balik aktivitas tambang ilegal. Syahariah menekankan, Pansus bukan hanya sekadar forum rapat, melainkan harus bisa memastikan proses investigasi berjalan hingga menyasar para pemodal besar yang selama ini bersembunyi.
“Kalau Pansus hanya berhenti di permukaan, ini percuma. Kita harus kejar siapa pemodalnya, siapa penadah hasil tambang ilegal, dan bagaimana aliran uangnya,” ujarnya.
Selain itu, Syahariah menegaskan DPRD tidak akan berjalan sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil akan menjadi kunci agar pemberantasan tambang ilegal benar-benar tuntas. Ia juga meminta warga berani melaporkan jika melihat aktivitas ilegal di sekitar mereka.
Ia menyampaikan sudah banyak warga yang mengadu langsung kepadanya. Mulai dari jalan kampung yang rusak berat akibat dilewati kendaraan tambang, hingga konflik sosial yang muncul karena kesenjangan ekonomi di daerah terdampak. “Kadang mereka hanya bisa mengeluh, tapi kita harus bantu mereka dengan kebijakan yang nyata,” tegasnya.
Untuk itu, Syahariah berharap semua pihak bisa satu suara melawan tambang ilegal.
“Ini bukan soal politik atau kepentingan elit, tapi soal masa depan Kaltim. Kalau tambang ilegal terus dibiarkan, yang rugi kita semua. Jadi sudah saatnya kita tegas,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
