Kutai Kartanegara, Kaltimetam.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mendorong pemerataan ekonomi nelayan pesisir melalui pembangunan jeti mini yang difungsikan sebagai lokasi sandar kapal serta pusat aktivitas penangkapan dan distribusi hasil laut.
Langkah ini diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan pesisir yang belum layak dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berkapasitas besar.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengungkapkan bahwa pembangunan jeti menjadi solusi strategis untuk menghindari pemborosan anggaran serta memastikan fasilitas benar-benar digunakan oleh komunitas nelayan.
“Pembangunan jeti jauh lebih tepat sasaran karena disesuaikan dengan skala aktivitas nelayan di masing-masing wilayah,” ujarnya belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa jeti mini berperan sebagai pusat logistik lokal di mana nelayan bisa membongkar hasil tangkapan, menyandarkan perahu, hingga mengatur distribusi ikan ke pasar.
“Kalau TPI dibangun tapi belum ada volume tangkapan yang signifikan, maka fungsinya tidak berjalan. Jeti menjawab kebutuhan saat ini,” jelas Muslik lebih lanjut.
Beberapa titik yang telah dibangun jeti meliputi daerah Muara Jawa, Samboja, Anggana, hingga Muara Badak. Keberadaan infrastruktur ini mulai berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi di sektor perikanan kecil.
Menurut Muslik, pendekatan ini juga menjadi pondasi awal bagi pengembangan kawasan pesisir menjadi sentra perikanan terpadu di masa mendatang, terutama jika volume tangkapan terus meningkat.
“Jeti bisa jadi langkah awal. Kalau sudah berkembang, bisa ditingkatkan fasilitasnya menjadi kawasan perikanan yang lebih besar,” tambahnya.
Selain membangun fisik jeti, DKP Kukar juga menggandeng masyarakat pesisir untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan perawatan fasilitas tersebut agar keberlanjutannya terjamin.
“Kami membentuk kelompok masyarakat yang akan bertanggung jawab menjaga jeti, sehingga tidak hanya mengandalkan pemerintah,” terangnya.
Ia menilai pelibatan warga lokal tidak hanya memperkuat rasa memiliki, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui sistem pengelolaan berbasis komunitas.
“Nelayan bisa lebih mandiri karena distribusi ikan tidak lagi tergantung pada satu lokasi saja. Ini memperluas akses pasar,” ujarnya.
Dengan menyebarnya jeti di berbagai wilayah, aktivitas ekonomi nelayan tidak lagi tersentralisasi, sehingga potensi lokal bisa dioptimalkan tanpa harus membangun fasilitas besar yang belum dibutuhkan.
“Harapan kami, pendekatan ini bisa jadi contoh efisiensi pembangunan yang tetap berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Muslik. (Adv/DiskominfoKukar/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
