Samarinda, Kaltimetam.id – Permasalahan pasokan bahan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) bak menjadi masalah musiman. Setiap tahunnya, ketika musim kering dan menyebabkan penurunan debit air Sungai Mahakam, permasalahan ekonomi kembali muncul di kabupaten termuda di Kalimantan Timur (Kaltim) ini.
Transportasi air memang menjadi sarana utama dalam distribusi bahan pokok ke Kabupaten Mahulu selama ini. Sebab, jalur Trans Kalimantan hingga kini belum terbangun dengan layak. Walaupun beberapa titik jalan kini telah beraspal. Tetapi, masih banyak badan jalan tanah dan berbatu. Bahkan ruas jalan di Kilometer 14 hingga Kilometer 18 menjadi titik yang mengalami kerusakan terparah. Kondisi jalur darat ini semakin diperparah dengan jembatan putus di daerah Long Pakaq. Walhasil, distribusi melalui transportasi darat sukar dilakukan.
Sementara itu, distribusi bahan pokok menggunakan alur Sungai Mahakam sangat bergantung pada ketinggian air. Jika kemarau tiba, maka rantai pasok akan terganggu. Seperti yang terjadi sepekan terakhir. Pengangkutannya mesti merogoh kocek berlebih. Karena, harus menggunakan sarana kapal yang lebih kecil. Hal inilah yang menyebabkan melambungnya harga bahan pokok seperti beras.
Dari informaasi yang dihimpun Kaltimetam.id, satu karung beras seberat 25 kilogram mencapai Rp 750 ribu. Dengan kata lain, harga perkilonya sebesar Rp 30 ribu. Padahal tahun lalu, harga sekilogram beras masih setengah dari itu. Harga ini pun terbilang sangat jauh jika dibandingkan dengan Samarinda dan Balikpapan yang sekilogram berasanya rata-rata berkisar Rp 12–14 ribu.
Permasalahan musiman ini pun mendapat respons dari Keluarga Besar Mahasiswa Kabupaten Mahakam Ulu (KBMKMU). Ketua KBMKMU Muhammad Rifky mengatakan akibat belum layaknya infrastruktur jalan, distribusi bahan pokok selama ini masih hanya mengandalkan moda transportasi air. Padahal, untuk mendongkrak perekonomian dan mengentaskan masalah musiman di Kabupaten Urip Kerimaan diperlukan infrastruktur jalan yang memadai.
“Transportasi darat menjadi salah satu sarana untuk bisa survive (bertahan) saat kemaraunya Sungai Mahakam yang membuat transportasi sungai tidak dapat di akses. Hal ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat yg berada khususnya di Kecamatan Long Pahangai dan Long apari,” ucapnya.
Walaupun Kabupaten Mahulu baru berdiri sajak 2013 lalu, lanjut Rifky, seharusnya pemerataan pembangunan bisa terjadi. Sebab, hingga saat ini jalur Trans Kalimantan masih dalam kondisi yang tidak layak. Belum meratanya pembangunan ini menyebabkan permasalah ekonomi. Harga bahan pokok pada musim kemarau bisa meningkat berkali-kali lipat dari rata-rata harga pasaran di Kaltim.
“Sekarang saja harga beberapa bahan pokok di sana sudah mengalami kenaikan yang sangat drastis. Seperti beras yang berukuran 25 kilogram harganya mencapai Rp 800 ribu. Belum lagi barang yang lainnya. Ini karena tidak adanya akses jalan yang memadai untuk mengangkut logistik ke daerah perbatasan Mahulu,” ungkapnya.
Dirinya kembali menegaskan terkait permasalahan jalan sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam beleid tersebut pun telah dijelaskan bahwa jalan merupakan unsur terpenting dalam kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pembangunan jalan di Mahulu bisa diprioritaskan. Sebab, dengan jalan darat, aktivitas perekonomian masyarakat bisa lancar seperti di daerah lainnya.
“Kami berharap pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat segera bertindak cepat untuk hal ini (permasalahan jalan) bisa di perhatikan lebih. Kabupaten kami memang kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Timur tapi pemerataan itu perlu,” tukasnya.
Permasalah jalan yang melahirkan masalah ekonomi ini juga mendapatkan sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang. Legislator yang maju dari Kabupaten Kubar-Mahulu ini berharap tidak ada lempar kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Sehingga, permasalahan musiman ini bisa segera teratasi.
Ia menyatakan bahwa konfirmasi dari Dinas PUPR Kaltim, bahwa status jalan dari Tering (Kutai Barat) menuju Long Bagun adalah statusnya jalan nasional. Begitupun dari Long Bagun ke Long Pahangai juga masih merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
“Sekarang kan non status, tapi sudah masuk perencanaan jalan itu masuk arteri nasional. Saya sudah bertanya kok saling lempar. Anggota DPR RI bilang punya provinsi, ketika saya bertanya dalam rapat resmi beliau (Kepala Dinas PUPR Kaltim) menyatakan jalan arteri nasional, yang menghubungkan antar kabupaten dan antar negara. Karena apa yang kita sampaikan ini hasil pembicaraan dengan Kadis PUPR,” jelasnya.
Walaupun jalan berstatus nasional, lanjut Veridiana, Provinsi sebenarnya tidak tinggal diam. Ada beberapa program Pemprov Kaltim seperti bantuan jembatan ratah dan beberapa ruas di jalan tering sudah dialokasikan untuk penanganan di Mahulu.
Untuk tahun 2023, jalan Tering-Loa Bagun ada dua paket pengerjaan dengan anggaran Rp 13 miliar. Ada juga sisi darat dari Bandara Mahulu dengan total Rp 60 miliar serta beberapa bantuan untuk jembatan di Kabupaten tersebut.
“Kita tentu tidak diam walaupun bukan program provinsi. Tidak terlalu besar karena bicara kewenangan itu pemerintah pusat. Saya tidak berhenti juga menyampaikan aspirasi masalah jalan ini karena dapil saya,” tutupnya tegas. (Dys/Rjp)
