Samarinda, Kaltimetam.id – Antrean panjang yang terus terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius, salah satunya dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Jahidin. Antrean yang memanjang ini menjadi masalah yang mengganggu masyarakat, terutama dalam hal distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebagai salah satu solusi, Jahidin mengusulkan pendirian SPBU yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda). Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi persoalan distribusi BBM yang tak kunjung selesai.
“Keberhasilan inisiatif semacam ini sangat bergantung pada adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan dari berbagai mitra,” ujarnya, Rabu (6/11/2024).
Jahidin juga menambahkan, bahwa selain kebijakan yang tepat, faktor kepemimpinan dan kolaborasi yang baik menjadi elemen penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Sembari menyebutkan bahwa pemilihan gubernur mendatang juga akan berpengaruh pada kebijakan tersebut.
“Bukan hanya soal kebijakan, namun terkait siapa yang memimpin dan bagaimana bisa berkolaborasi,” tegasnya.
Dukungan penuh dari DPRD dan pemerintah daerah, menurut Jahidin, sangat krusial untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar. Ditegaskan, keterlibatan aktif dari pemerintah adalah kunci. Ini berlaku di semua tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi semua pihak perlu bersinergi.
“Kita semua adalah bagian dari satu mata rantai dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama, Jahidin berharap bahwa masalah antrean panjang di SPBU Kaltim dapat segera teratasi, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses BBM, serta mendorong kelancaran distribusi yang lebih efisien. (Adv/DPRDKaltim/ICA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
