Gelombang Penolakan Masyarakat Menguat, DPRD Kaltim: Suara Publik Harus Didengar Pemerintah Pusat

Samarinda, Kaltimetam.id – Penolakan terhadap rencana pemotongan dana transfer ke daerah yang digulirkan pemerintah pusat kini semakin meluas di Kalimantan Timur (Kaltim). Tidak lagi hanya datang dari lingkup pemerintah daerah, keberatan serupa kini disuarakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

DPRD Kaltim menyebut sikap publik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan pembangunan provinsi yang tengah berada pada fase strategis, terutama setelah ditetapkan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menilai aspirasi masyarakat tersebut tidak hanya patut dihormati, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap fungsi anggaran negara dalam pembangunan daerah. Menurut Firnadi, respons publik yang muncul secara organik merupakan sinyal bahwa kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah pusat berpotensi memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Ketika masyarakat bergerak untuk menyuarakan hal yang sama, itu menunjukkan bahwa persoalan ini dirasakan bersama. DPR menyambut positif dukungan itu,” katanya.

Firnadi menjelaskan bahwa pemotongan dana transfer akan berdampak langsung terhadap layanan publik dan agenda pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat. Ia menilai, suara masyarakat menjadi bagian penting dalam proses advokasi pemerintah daerah agar keputusan akhir kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi lapangan yang terjadi.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam isu anggaran adalah momentum penting demokrasi daerah, di mana warga tidak lagi hanya menjadi objek keputusan, tetapi juga memberikan masukan dan tekanan moral agar kebijakan publik tetap berpihak pada kesejahteraan daerah.

“Kami berharap aspirasi masyarakat ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat sebelum memutuskan kebijakan final. Sebab pembangunan tidak hanya berbicara soal pemerintah, tetapi masa depan generasi dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id