Samarinda, Kaltimetam.id – Persoalan pendidikan di Kalimantan Timur kembali jadi sorotan. Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyerukan perlunya langkah konkret dan serius dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi fasilitas sekolah dan memperjelas sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurut Fuad, masih banyak laporan dari masyarakat yang mengeluhkan minimnya sarana belajar di sejumlah sekolah, mulai dari kekurangan ruang kelas, peralatan, hingga sanitasi yang buruk.
“Kami menerima banyak laporan tentang keterbatasan fasilitas yang menghambat kegiatan belajar. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya, baru-baru ini.
Fuad menyebut pihaknya telah meminta data teknis dari berbagai sekolah untuk disampaikan langsung kepada dinas pendidikan, dan DPRD siap mendorong alokasi anggaran maupun regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat perbaikan.
Sorotan Tajam ke PPDB: Kisruh Tak Boleh Terulang
Selain fasilitas, Fuad juga menyoroti PPDB yang tiap tahun memicu keresahan. Ia menilai, sistem penerimaan siswa baru yang tidak transparan dan tumpang tindih membuat banyak orang tua merasa dipersulit.
“Jangan sampai orang tua murid merasa dipersulit karena regulasi yang tumpang tindih atau tidak konsisten. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Menurutnya, ketimpangan akses pendidikan dan kelemahan dalam sistem PPDB bisa memicu kecemburuan sosial yang berbahaya. Ia mendesak agar ada evaluasi menyeluruh demi mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak.
Pendidikan Bukan Sekadar Program, Tapi Hak Konstitusional
Fuad menegaskan bahwa pendidikan adalah amanat konstitusi, bukan sekadar program pembangunan. Oleh karena itu, negara wajib hadir secara nyata dan bertanggung jawab dalam memastikan setiap anak di Kaltim mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Pendidikan itu amanat konstitusi. Pemerintah harus hadir secara konkret. Kami di DPRD akan terus mengawal pelaksanaannya,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
