Samarinda, Kaltimetam.id – Permasalahan infrastruktur jalan di kawasan hulu Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kukar, Firnadi Ikhsan, menilai bahwa selama ini pembangunan jalan di wilayah tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis yang sangat menantang.
Firnadi mengatakan, jalur poros penghubung dari Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, menuju desa-desa lain di kawasan hulu Kukar hingga ke perbatasan Kutai Barat (Kubar), memiliki peran strategis dalam mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Namun, karakteristik kawasan yang didominasi oleh tanah rawa dan kawasan tepian sungai menuntut adanya pendekatan konstruksi yang tepat.
“Jalur ini sangat vital bagi masyarakat pedalaman Kukar. Tapi kondisinya selama ini sangat memprihatinkan, apalagi saat musim hujan atau ketika sungai meluap. Jalan sering terendam dan cepat rusak. Karena itu, pembangunan infrastruktur di sana harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai,” ujar Firnadi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, pembangunan badan jalan di kawasan rawa tidak bisa disamakan dengan pembangunan di kawasan dataran tinggi atau perkotaan. Menurutnya, salah satu solusi paling tepat adalah dengan mengadopsi konstruksi pile slab, yakni metode pembangunan jalan layang rendah yang menggunakan tiang pancang.
“Kalau kita ingin jalur ini bertahan lama, solusinya adalah menggunakan pile slab atau konstruksi jembatan layang yang bisa tahan terhadap genangan air dan pergerakan tanah di bawahnya. Ini investasi yang memang mahal di awal, tetapi sangat efisien dalam jangka panjang,” tegas Firnadi.
Lebih jauh ia menjelaskan, dengan karakteristik tanah rawa yang sangat labil dan cenderung tergenang air saat air sungai Mahakam pasang, penggunaan metode timbunan biasa justru menjadi tidak efektif.
“Kalau tetap memakai timbunan biasa, setiap musim hujan jalan akan rusak lagi, terputus lagi. Kita hanya buang-buang anggaran setiap tahun. Coba kita lihat saja selama ini, sudah berapa kali badan jalan poros itu diperbaiki tapi tetap rusak saat musim air naik,” kata Firnadi.
Selain itu, Firnadi menyoroti pentingnya sinergi antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kokoh di pedalaman Kukar. Menurutnya, kemampuan anggaran Kabupaten Kukar tidak akan cukup untuk membiayai proyek dengan teknologi tinggi seperti pile slab secara menyeluruh.
“Karena itu saya mendorong agar ada dukungan dari Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Pusat. Kalau bicara pembangunan infrastruktur strategis di kawasan pedalaman, tentu butuh intervensi dari semua level pemerintahan. Pemkab Kukar tidak bisa sendirian,” imbuhnya.
Firnadi pun memastikan bahwa DPRD Kaltim akan terus mendorong agar pembangunan jalan di kawasan hulu Kukar bisa masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mendapatkan porsi anggaran yang memadai.
“Kami di DPRD siap mengawal. Ini untuk kepentingan masyarakat kita di pedalaman. Kita ingin agar anak-anak sekolah bisa lewat jalan yang baik, petani bisa membawa hasil panennya, masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Semua itu perlu infrastruktur yang memadai,” ucapnya.
Terakhir, Firnadi juga mengingatkan bahwa percepatan pembangunan jalan di kawasan hulu Kukar akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, bukan hanya bagi Kukar, tetapi juga bagi daerah-daerah tetangga seperti Kutai Barat.
“Jalur poros ini bukan hanya milik masyarakat Kukar. Ini jalur penghubung antar kabupaten, bahkan ke kawasan perbatasan. Kalau infrastrukturnya baik, arus barang dan orang akan lancar. Ekonomi akan tumbuh. Ini akan memberikan multiplier effect yang sangat besar,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
