Samarinda, Kaltimetam.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menilai kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di Balikpapan belum berjalan efektif dan menimbulkan ketidakadilan.
Ia mengungkapkan bahwa kuota di sekolah negeri yang terbatas menyebabkan banyak anak terpaksa mendaftar ke sekolah swasta yang lebih jauh dan mahal.
“Ini jelas menunjukkan bahwa daya tampung sekolah negeri belum mampu mengimbangi jumlah calon siswa yang terus meningkat,” ujar Damayanti, Kamis (7/11/2024).
Damayanti juga mendorong pemerataan fasilitas pendidikan di Balikpapan. Ia menyatakan bahwa tidak seharusnya ada perbedaan mencolok antara sekolah-sekolah yang diminati dan yang kurang diminati, karena hal tersebut dapat memperburuk ketimpangan akses pendidikan.
“Pemerataan fasilitas di sekolah negeri menjadi sangat penting. Kita tidak ingin ada sekolah yang menjadi favorit karena fasilitasnya lebih lengkap, sementara yang lainnya kurang mendapat perhatian,” tegasnya.
Menyikapi masalah ini, Damayanti meminta pemerintah provinsi dan kota Balikpapan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi yang ada.
Ia mengusulkan agar pemerintah meningkatkan kapasitas sekolah negeri dan meratakan fasilitas di seluruh sekolah, agar dapat menjangkau seluruh anak dengan lebih adil.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak,” tuturnya.
Damayanti pun berharap agar pemerintah segera merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar masalah ini tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan baik. Dengan evaluasi yang matang dan kebijakan yang responsif, ia optimis tantangan yang muncul akibat sistem zonasi di Balikpapan dapat segera diatasi. (Adv/DPRDKaltim/ICA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
