Samarinda, Kaltimetam.id – Harapan masyarakat Kutai Kartanegara untuk memiliki tambahan empat SMA negeri tampaknya belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Komisi IV DPRD Kalimantan Timur memastikan bahwa usulan tersebut tidak akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 karena pembahasan anggaran sudah final.
Dengan demikian, peluang realisasi pembangunan sekolah baru diperkirakan paling cepat pada tahun anggaran 2027. Meski demikian, realisasinya tetap bergantung pada hasil kajian yang saat ini diminta dewan kepada Disdikbud Kaltim.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mengatakan bahwa pembangunan sekolah baru membutuhkan anggaran besar, mulai dari perencanaan, pembangunan fisik, penyediaan sarana-prasarana, hingga rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
“Jangan sampai sekolah dibangun, tetapi tidak memiliki guru atau jumlah siswanya terlalu kecil. Kita harus menghitung kemampuan fiskal daerah, karena APBD kita saat ini masih terbebani prioritas lain,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu persoalan klasik pembangunan sekolah di wilayah terpencil di Kaltim adalah minimnya peserta didik. Hal ini membuat sejumlah sekolah kurang ideal untuk dioperasikan karena tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRD meminta Disdikbud menyusun masterplan atau rencana induk pengembangan pendidikan di wilayah Kukar. Dokumen tersebut harus memuat kebutuhan sarana prasarana, proyeksi jumlah siswa, kebutuhan guru, dan estimasi anggaran jangka panjang sebagai dasar perencanaan.
Saat ini, empat sekolah yang diusulkan telah menjalankan aktivitas pembelajaran meski terbatas. Tiga di antaranya masih berstatus filial dan sementara tidak menerima murid baru karena aturan operasional, sementara satu sekolah swasta menyatakan siap dinasionalisasi apabila memenuhi syarat.
Jika seluruh syarat administrasi dan teknis terpenuhi, DPRD menilai empat sekolah itu berpeluang besar menjadi bagian dari SMA negeri yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Jika sudah layak dan seluruh persyaratan dipenuhi, tentu DPRD akan mendukung. Tapi semuanya harus melalui prosedur yang benar dan perencanaan yang matang,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
