Samarinda, Kaltimetam.id – DPRD Kalimantan Timur meminta Yayasan Melati untuk tidak menghalangi proses pemindahan SMAN 10 ke kampus asalnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, HM Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya membuka ruang dialog dan menyelesaikan masalah tanpa mengorbankan siswa.
“Kami minta Yayasan Melati tidak menghalangi SMAN 10. Biar proses belajar-mengajar bisa berjalan dengan baik, sambil diskusi terus jalan,” ujarnya.
Darlis menyampaikan bahwa selama ini pemerintah sudah sangat akomodatif. Bahkan, surat pengosongan total kampus sempat ditangguhkan agar Yayasan Melati bisa menyelesaikan tahun ajaran dengan tenang.
Namun ia menegaskan bahwa proses hukum tetap harus berjalan.
“Proses pengembalian tidak boleh ditunda. Tapi proses diskusi dan penyelesaian hak Yayasan juga tetap bisa berlangsung,” katanya.
DPRD juga mendukung jika ke depan Pemerintah ingin mencarikan lokasi baru bagi Yayasan Melati atau memberikan bentuk kompensasi lain yang relevan. Namun proses pengembalian SMAN 10 ke kampus asal tidak boleh lagi tertunda.
Darlis menyatakan bahwa ke depan manajemen antara SMAN 10 dan lembaga pendidikan di bawah Yayasan Melati harus dipisah total. Baik dari sisi pengelolaan maupun secara fisik, agar tidak terjadi gesekan atau konflik antar siswa.
“Kalau dicampur, nanti bisa timbul masalah sosial. Saling bully antar siswa, atau konflik antar orang tua. Ini harus dicegah sejak awal,” tegasnya.
DPRD siap memfasilitasi pertemuan lanjutan antara Yayasan Melati dan Pemerintah Provinsi untuk membicarakan skema penyelesaian terbaik. Namun pihaknya tetap menekankan bahwa pengembalian SMAN 10 adalah prioritas hukum yang tidak bisa diganggu gugat.
“Jangan ada yang merasa dirugikan. Tapi juga jangan sampai siswa-siswa SMAN 10 yang jadi korban. Mari kita cari jalan damai,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
