Samarinda, Kaltimetam.id – Program pendidikan gratis (Gratispol) yang menjadi salah satu janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor – Hadi Mulyadi dan kini diteruskan oleh Rudy Mas’ud – Seno Aji, ternyata belum bisa direalisasikan sepenuhnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.
Dalam penjelasannya, Sarkowi mengakui bahwa program tersebut memang belum menggratiskan seluruh biaya pendidikan bagi mahasiswa di Kaltim. Menurut dia, saat ini Pemprov Kaltim hanya mengalokasikan anggaran untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bantuan itu sifatnya sebagai investasi sumber daya manusia (SDM) untuk daerah.
“Gratispol ini kan memang janji dari Gubernur dan Wakil Gubernur kita. Konsepnya betul, ingin gratis sepenuhnya, tapi tentu harus menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah,” ujar Sarkowi.
Ia menegaskan, kondisi fiskal daerah saat ini masih belum memungkinkan untuk meng-cover seluruh biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi harus menyesuaikan agar tidak membebani APBD.
Lebih lanjut, Sarkowi menjelaskan, jika membahas konsep pendidikan gratis secara menyeluruh mulai dari biaya pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sebenarnya itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Karena gratispol itu seharusnya ada di domain pusat,” tegasnya.
Ia kemudian mencontohkan Papua sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus terkait jaminan pendidikan gratis. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang memastikan Orang Asli Papua (OAP) mendapat pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi.
“Makanya gratispol kata Mendagri adanya di Papua, karena mereka punya otonomi khusus. Kalau kita di Kaltim, harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” ungkap Sarkowi.
Meski begitu, DPRD Kaltim tetap mendukung langkah Pemprov dalam mengupayakan pendidikan terjangkau. Namun program gratispol saat ini hanya difokuskan pada pembiayaan UKT mahasiswa baru. Sementara pembiayaan lainnya belum dapat diakomodasi penuh.
“Jadi kita lihat tahapannya dulu. Yang penting prinsipnya adalah agar beban masyarakat berkurang. Kalau kita memaksakan sekarang secara total, takutnya justru mengganggu program pembangunan lainnya,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
