DPRD Kaltim Turun Tangan Tanggapi Keluhan Warga Soal Jalan Rusak di Samarinda Seberang

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. (Foto: Istimewa)

Samarinda, Kaltimetam.id – Samarinda Seberang kembali menjadi sorotan setelah keluhan masyarakat mengenai kerusakan parah di dua ruas jalan utama mencuat ke publik. Jalan Cipto Mangunkusumo dan Jalan Bung Tomo, yang selama ini menjadi jalur vital penghubung warga dengan pusat kota, dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup parah dan tak kunjung mendapatkan penanganan serius dari pihak berwenang.

Warga mengeluhkan lubang-lubang besar yang tersebar di sepanjang badan jalan, yang tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara tetapi juga membahayakan keselamatan, terutama di musim hujan. Air yang menggenang sering kali menutupi lubang, sehingga pengendara tidak menyadari bahaya yang mengintai hingga akhirnya mengalami kecelakaan atau kerusakan kendaraan.

“Setiap hari saya lewat situ bawa anak ke sekolah. Kalau malam atau hujan, lubangnya tidak kelihatan. Beberapa kali hampir jatuh,” ungkap Rina, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Jalan Bung Tomo.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh pengemudi ojek daring dan sopir angkutan umum, yang menyebutkan bahwa kondisi jalan menghambat aktivitas mereka dan memperbesar risiko kecelakaan kerja.

Merespons keresahan warga tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, turun tangan dengan menyatakan komitmen kuat untuk mengawal dan memperjuangkan perbaikan jalan di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat dan seharusnya menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah.

“Kita tidak bisa tutup mata terhadap kondisi seperti ini. Kalau memang kerusakannya sudah parah dan membahayakan, tentu harus segera ditindaklanjuti. Saya akan cek langsung ke lapangan dan memastikan agar masuk dalam daftar penanganan prioritas,” ujarnya.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa proses perbaikan jalan tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme administrasi dan teknis yang harus ditempuh, mulai dari pengajuan laporan, verifikasi kondisi di lapangan, hingga masuk dalam pembahasan anggaran.

“Semua harus berdasarkan data. Saya minta bantuan warga dan media untuk mengirimkan dokumentasi, baik berupa foto maupun titik koordinat jalan yang rusak. Itu akan sangat membantu kami dalam menyusun laporan awal dan mengajukan permintaan anggaran ke pemerintah daerah,” terangnya.

Ananda juga menyampaikan bahwa DPRD tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya kolaborasi antara lembaga legislatif, eksekutif, serta masyarakat untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami di DPRD tentu siap memperjuangkan aspirasi warga. Tapi harus dipahami bahwa pembangunan itu melalui proses, tidak bisa asal langsung perbaikan. Kami butuh partisipasi warga, mulai dari pelaporan, pengawasan, hingga dukungan agar pengajuan ini mendapatkan perhatian serius,” tegasnya.

Terakhir, ia mengimbau pemerintah kota dan dinas terkait untuk memperhatikan kawasan Samarinda Seberang secara khusus, mengingat lokasinya yang strategis dan tingkat aktivitas ekonomi serta lalu lintas yang tinggi. Menurutnya, keterlambatan perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut dapat berdampak langsung pada perekonomian lokal dan keselamatan masyarakat.

“Kawasan ini bukan pinggiran. Ini bagian penting dari wajah kota Samarinda. Jangan sampai hanya karena berada di seberang sungai, penanganannya jadi lambat. Semua warga berhak atas fasilitas dan infrastruktur yang layak,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id