Samarinda, Kaltimetam.id – Di tengah tantangan fiskal dan ketergantungan daerah terhadap sektor tambang, DPRD Kalimantan Timur mendorong pemerintah untuk memperluas sumber pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset strategis. Salah satu potensi besar yang kembali masuk radar pembahasan adalah Sungai Mahakam.
Selama puluhan tahun, Sungai Mahakam menjadi jalur transportasi vital bagi pengangkutan batu bara, logistik, dan kendaraan air. Namun hingga kini, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai sangat minim dan tidak sebanding dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung di sepanjang alurnya.
“Sungai Mahakam adalah aset luar biasa. Tetapi pertanyaannya: apa yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi besar yang memanfaatkan sungai itu? Sejauh ini jawabannya masih belum memuaskan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak dari fase wacana menuju implementasi. DPRD mengungkapkan telah membuka ruang diskusi dengan sejumlah pihak seperti KSOP, Pelindo, dan perusahaan operator transportasi sungai untuk membahas kemungkinan penerapan skema baru pemanfaatan Mahakam sebagai sumber pendapatan.
Skema tersebut dapat mencakup penataan ulang jalur logistik air, retribusi jasa kepelabuhanan, hingga pembentukan kawasan ekonomi sungai.
“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada tambang. Kaltim perlu sumber pendapatan lain yang berkelanjutan. Sungai Mahakam bisa menjadi salah satu jawabannya jika dikelola dengan regulasi dan sistem yang tepat,” jelasnya.
DPRD menilai pemerintah provinsi perlu menetapkan roadmap pemanfaatan aset sungai berikut struktur kelembagaannya, agar kebijakan tidak berhenti pada diskusi tanpa eksekusi.
Jika potensi tersebut berhasil dikembangkan, DPRD meyakini Sungai Mahakam dapat menjadi fondasi ekonomi baru yang menopang masa transisi Kalimantan Timur menuju status ibu kota negara dan daerah penyangga ekonomi strategis nasional.
“Sungai ini sudah memberi kontribusi besar secara informal. Saatnya kontribusi itu menjadi formal dan terukur. Mahakam tidak boleh hanya menjadi jalur lalu lintas. Ia harus menjadi sumber kesejahteraan,” tegas Nanda.
DPRD berharap optimalisasi aset daerah termasuk Mahakam dapat menjadi salah satu strategi mitigasi fiskal daerah tahun depan, bersamaan dengan percepatan pembahasan APBD 2026. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
