Samarinda, Kaltimetam.id – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan perhatian serius terhadap keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan di Puskesmas Trauma Center Samarinda. Keluhan tersebut mencuat di publik setelah sejumlah warga menyampaikan pengalamannya melalui media sosial serta kanal pemberitaan, yang menyoroti sikap petugas yang dinilai kurang ramah, proses layanan yang lamban, hingga antrean panjang tanpa kepastian waktu pelayanan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa persoalan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dasar, tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara.
“Puskesmas adalah ujung tombak sistem kesehatan daerah. Di sinilah masyarakat pertama kali mencari bantuan, sehingga setiap keluhan harus ditangani cepat dan profesional,” ujarnya.
Menurut Andi, pihaknya memahami bahwa fasilitas trauma center memiliki beban kerja tinggi dan menghadapi kondisi pasien dengan kebutuhan mendesak. Namun ia menilai kualitas layanan, termasuk keramahan, ketepatan waktu, dan kepastian alur pelayanan tetap harus menjadi prioritas utama.
“Kami tentu menghargai kerja keras tenaga kesehatan di lapangan. Namun tekanan pekerjaan tidak boleh menjadi alasan menurunnya standar pelayanan. Keramahan adalah bagian dari etika pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih jauh, Andi menyebutkan bahwa dengan semakin berkembangnya Kota Samarinda sebagai pusat layanan wilayah, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat. Karena itu, puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama harus dapat melakukan adaptasi, baik dari sistem pelayanan, standar operasional prosedur, hingga pembinaan tenaga kesehatan.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun puskesmas berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan, Komisi IV DPRD Kaltim tetap berkepentingan mengawal kualitas layanan dasar kesehatan masyarakat.
“Mutu pelayanan publik termasuk kesehatan berpengaruh langsung pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, keluhan seperti ini harus dijadikan peringatan untuk memperbaiki tata kelola pelayanan,” tegasnya.
Terakhir, Andi menyatakan bahwa Komisi IV siap melakukan koordinasi lanjutan bersama Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan jika diperlukan. Ia berharap langkah evaluasi dan pembenahan segera dijalankan agar ke depan masyarakat merasakan perubahan konkret dalam pelayanan kesehatan daerah. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
