Samarinda, Kaltimetam.id – Ketidakjelasan informasi mengenai progres perbaikan Jembatan Mahakam I setelah insiden tabrakan kapal tongkang batu bara pada Februari lalu kembali menjadi sorotan.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, menilai tidak adanya komunikasi terbuka dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan menumbuhkan persepsi negatif terhadap pemerintah maupun legislatif.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan BBPJN, Giaz secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, DPRD sebagai representasi publik seharusnya mendapatkan informasi resmi, termasuk perkembangan teknis, pihak pelaksana, serta target penyelesaian.
“Kami di DPRD Kaltim tidak mendapatkan informasi apa pun. Tidak ada laporan progres, tidak ada update teknis, tidak ada koordinasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, akibat minimnya informasi publik, masyarakat akhirnya mencari jawaban melalui media sosial. Di ruang digital itulah kemudian muncul berbagai spekulasi, mulai dari tudingan pembiaran, adanya kepentingan tertentu, hingga narasi bahwa pemerintah dan DPRD sengaja diam karena telah menerima kompensasi.
“Ini memalukan karena masyarakat terpaksa menduga-duga. Ada yang bilang DPR sudah cair, sudah masuk angin, atau sengaja diam. Semua ini muncul karena tidak ada transparansi,” tegasnya.
Jembatan Mahakam I merupakan salah satu jalur transportasi vital di Samarinda. Kerusakan pada bagian fender jembatan usai tertabrak tongkang batu bara tidak hanya berdampak pada struktur, tetapi juga pada aspek keselamatan dan kelancaran arus mobilitas warga.
Menurut Giaz, perusahaan yang bertanggung jawab sudah menyatakan kesediaannya membiayai seluruh proses perbaikan. Namun, tanpa keterbukaan informasi, publik tidak mengetahui sejauh mana mekanisme tersebut telah berjalan.
“Jika perusahaan sudah membayar dan proses sedang berjalan, mengapa publik tidak diberi tahu? Kenapa tidak diumumkan secara resmi?” katanya.
Sebagai bagian dari langkah perbaikan komunikasi publik, Giaz mengusulkan peninjauan langsung ke lokasi bersama BBPJN, DPRD Kaltim, dan awak media. Ia berharap dokumentasi langsung dari lapangan dapat menjadi bentuk transparansi sekaligus edukasi kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar teknis perbaikan. Ini momentum untuk menunjukkan bahwa negara hadir dan bekerja,” ucapnya.
Giaz menyebut momentum ini dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan pemerintah dengan publik, terutama di tengah maraknya persepsi negatif terhadap lembaga negara.
“Kita harus mengembalikan kepercayaan publik. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya sementara pemerintah diam,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
