Samarinda, Kaltimetam.id – Keberadaan petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Hal itu menjadi sorotan tajam Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, yang menyampaikan keprihatinan mendalam atas nasib para petani di wilayah Benua Etam.
Menurut Sarkowi, selama ini para petani terus menghadapi berbagai kendala struktural yang belum juga diatasi. Mulai dari fluktuasi harga hasil panen, minimnya dukungan infrastruktur dan alat pertanian, hingga lemahnya peran penyuluh pertanian di lapangan, semuanya membebani petani yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang.
“Banyak petani kita yang sudah bekerja keras, menanam dan merawat dengan penuh harapan. Tapi ketika panen tiba, harga jatuh. Tidak ada jaminan harga yang adil. Belum lagi alat-alat pertanian yang tidak memadai dan akses modal yang terbatas. Mereka seperti dibiarkan berjuang sendiri,” ujarnya.
Kondisi ini, menurutnya, sangat ironis. Terlebih pemerintah pusat saat ini sedang menggalakkan program swasembada pangan dan menetapkan Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang diharapkan mampu menjadi penyangga produksi pangan nasional. Namun, tanpa dukungan nyata di tingkat bawah, target ambisius itu hanya akan menjadi mimpi belaka.
“Bagaimana kita bisa bicara swasembada pangan kalau kondisi petaninya tidak diberdayakan? Dukungan tidak boleh hanya di atas kertas. Harus konkret, terukur, dan bisa dirasakan langsung oleh petani,” tegasnya.
Sarkowi juga menyoroti lemahnya sistem pendampingan terhadap petani yang seharusnya menjadi andalan dalam menghadapi tantangan di lapangan. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung antara program pemerintah dan kebutuhan teknis petani, justru kerap tidak hadir dalam proses pertanian sehari-hari.
“Petani kita butuh pendampingan. Mereka butuh arahan teknis, solusi untuk persoalan di lapangan. Tapi ke mana mereka harus bertanya jika PPL-nya tidak aktif? Jangan sampai program hanya berhenti di meja rapat atau seremoni, sementara di lapangan petani tetap kebingungan,” tambahnya.
Ia juga menyinggung pentingnya membangun sistem jaminan harga hasil panen agar petani tidak terus-menerus menjadi korban fluktuasi pasar. Menurut Sarkowi, ketidakpastian harga menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kerugian di sektor pertanian.
“Petani butuh kepastian. Kalau harga anjlok, siapa yang akan menanggung kerugian? Jangan sampai semua risiko dibebankan ke petani. Pemerintah harus hadir dengan mekanisme stabilisasi harga atau skema asuransi pertanian yang benar-benar berjalan,” ucapnya.
Sebagai anggota DPRD, Sarkowi mengaku akan terus mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pertanian yang selama ini berjalan. Ia menegaskan bahwa sektor pertanian tidak boleh diabaikan, apalagi di tengah tantangan krisis pangan global.
“Kita tidak bisa lagi berpikir parsial. Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. Kalau mereka terus terpinggirkan, maka krisis pangan bukan lagi ancaman, tapi kenyataan. Pemerintah harus berpihak. Harus hadir. Harus bertindak,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
