Kaltim, Kaltimetam.id – Dunia tengah bergerak menuju era baru yang lebih ramah lingkungan, dengan pengurangan ketergantungan pada energi fosil dan pergeseran ke energi hijau. Tren global ini memberikan sinyal kuat bagi daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim), untuk segera melakukan transformasi ekonomi secara serius.
Di tengah momentum ini, DPRD Kaltim menyerukan pentingnya membangun fondasi ekonomi baru agar daerah tidak terjebak dalam krisis saat industri tambang dan migas mulai surut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menjadi salah satu suara yang lantang mengingatkan pemerintah daerah akan urgensi perubahan tersebut.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor ekstraktif. Dunia sedang berubah, dan cepat. Kalau Kaltim tidak segera mengubah arah ekonomi, kita akan tertinggal jauh,” ujar Firnadi.
Menurutnya, ketergantungan yang terlalu besar pada sektor batu bara dan migas membuat struktur ekonomi Kaltim sangat rentan terhadap fluktuasi global. Ketika permintaan energi fosil menurun seiring komitmen dunia pada transisi energi hijau, daerah penghasil seperti Kaltim akan menghadapi tantangan berat jika tidak memiliki alternatif ekonomi yang kuat.
Firnadi menyoroti bahwa potensi sektor-sektor ekonomi lain di Kaltim sejatinya sangat besar, namun selama ini belum tergarap secara optimal.
“Di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan Kaltim punya modal besar. Komoditas seperti kelapa, sawit, ikan air tawar, sapi lokal, semua itu punya prospek pasar yang kuat. Tapi kita masih lemah di hilirisasi,” jelasnya.
Ia mengkritisi bahwa sebagian besar produk dari sektor-sektor tersebut masih dijual dalam bentuk bahan mentah, tanpa pengolahan yang menghasilkan nilai tambah. Padahal, dengan membangun industri pengolahan yang terintegrasi, Kaltim bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah.
“Bayangkan kalau kelapa diolah jadi santan kemasan premium, ikan air tawar jadi produk olahan beku berkualitas ekspor, atau limbah sawit diubah jadi energi alternatif. Ini semua peluang riil yang bisa digarap,” katanya.
Firnadi juga menekankan bahwa transformasi ekonomi Kaltim tidak bisa hanya bertumpu pada proyek-proyek besar atau mengandalkan investor skala besar. Menurutnya, penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menjadi kunci penting.
“Transformasi ekonomi bukan sekadar membangun pabrik besar. Bisa dimulai dari pengembangan produk olahan lokal, memperkuat UMKM dengan teknologi, pelatihan, akses permodalan, dan membuka akses pasar,” papar Firnadi.
Ia memberi contoh-contoh sederhana: pengolahan kelapa rakyat menjadi produk turunan bernilai jual tinggi, pengolahan hasil perikanan air tawar menjadi produk siap saji, atau pengembangan energi baru terbarukan berbasis limbah industri perkebunan.
“Yang penting ada nilai tambah di daerah, ada kemandirian ekonomi masyarakat. Jangan sampai kita terus-menerus menjual bahan mentah sementara nilai tambah dinikmati di luar Kaltim,” tegasnya.
Lebih jauh, Firnadi menekankan bahwa strategi transformasi ekonomi ini bukan sekadar soal diversifikasi, melainkan bagian dari upaya membangun ketahanan ekonomi jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan zaman.
“Ketika dunia makin tegas mengurangi konsumsi batu bara dan minyak, Kaltim harus sudah punya sektor-sektor baru yang siap menopang kesejahteraan rakyat. Kita tidak boleh jadi penonton dalam pergeseran ini,” ujarnya.
Menurut Firnadi, Kaltim punya potensi besar untuk menjadi produsen pangan, energi alternatif, dan produk lokal berdaya saing tinggi. Dengan kekayaan alam yang ada, ditambah dukungan teknologi dan inovasi, Kaltim berpeluang menjadi pionir di bidang-bidang tersebut.
“Kita punya semua syarat. Tinggal bagaimana kita membangun kebijakan yang konsisten dan roadmap pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang konkret dan terukur,” imbuhnya.
Firnadi juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap mendukung sepenuhnya kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada pengembangan ekonomi non-tambang.
“Kita di DPRD siap mendorong alokasi anggaran, regulasi, dan program-program yang mempercepat transformasi ekonomi ini. Tapi pemerintah daerah juga harus proaktif. Harus ada peta jalan (roadmap) yang jelas,” tegasnya.
Ia berharap, dalam waktu dekat pemerintah daerah mulai menyusun kebijakan yang terarah, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Transformasi ekonomi Kaltim tidak boleh ditunda lagi. Kita harus mulai sekarang, agar masa depan ekonomi daerah ini lebih produktif, inovatif, dan mandiri, tidak lagi tergantung pada apa yang kita gali dari dalam tanah,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
