Samarinda, Kaltimetam.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud meminta Pemerintah Provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) meningkatkan pendampingan kepada kabupaten/kota yang masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan persyaratan administrasi bantuan keuangan.
Menurutnya, persoalan administrasi menjadi hambatan utama yang menyebabkan sejumlah daerah tidak dapat mengakses anggaran provinsi meskipun kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut sangat mendesak.
“Pemprov harus hadir memberikan edukasi dan pendampingan yang lebih intens. Daerah kecil sering terkendala penguasaan sistem penatausahaan anggaran, sehingga proposal bantuan tertunda bahkan gagal diproses,” ucap Hasanuddin.
Ia menjelaskan bahwa penginputan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan. Kesalahan sekecil apa pun dapat menjadi temuan Kemendagri saat evaluasi.
“Ada daerah yang bahkan tidak mengajukan SIPKD. Bagaimana mau dibantu kalau dokumennya tidak lengkap? Kalau dipaksakan, justru menjadi temuan dan bisa berdampak hukum,” tambahnya.
Hasanuddin menekankan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar teknis, tetapi menyangkut masa depan pemerataan pembangunan di Kaltim. Ia menilai daerah tertinggal seharusnya menjadi prioritas utama pendampingan karena berpotensi tertinggal lebih jauh bila tidak mendapat dukungan anggaran.
“Daerah yang paling tidak siap justru yang paling membutuhkan pembangunan. Kalau tidak didampingi, mereka akan selalu tertinggal di setiap siklus anggaran,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD akan mendorong Pemprov menyusun roadmap pemerataan akses bantuan daerah, termasuk pola pembinaan berkelanjutan agar seluruh kabupaten/kota dapat memenuhi standar administrasi secara konsisten.
“Jangan sampai pembangunan tersendat hanya karena persoalan administrasi. Mulainya harus dari pembinaan yang terstruktur sejak awal,” tegasnya.
Hasanuddin memastikan DPRD akan mengawal upaya tersebut agar alur penyaluran bantuan provinsi semakin inklusif dan mampu menopang percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks mendukung Ibu Kota Nusantara.
“Kita ingin semua daerah bisa bergerak maju bersama. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
