DPRD dan Pemprov Kaltim Satu Sikap, Desak Pemerintah Pusat Tunda Pemotongan Dana Transfer Daerah

Samarinda, Kaltimetam.id – DPRD Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan sikap resmi menolak rencana pemotongan dana transfer ke daerah. Langkah diplomasi telah ditempuh pemerintah daerah melalui penyampaian keberatan langsung kepada kementerian terkait, dengan memaparkan potensi perlambatan pembangunan jika kebijakan tersebut diberlakukan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya maksimal dalam menyampaikan aspirasi daerah, termasuk argumentasi berbasis data terkait dampak pengurangan dana transfer. Menurutnya, jika kebijakan tersebut dipaksakan, banyak agenda pembangunan yang sudah dirancang bisa tertunda bahkan terancam berhenti.

“Pemotongan dana transfer akan berdampak signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan. Banyak program yang saat ini sedang berjalan dan direncanakan justru terancam tertunda,” ujarnya.

Firnadi menilai, kondisi Kaltim yang saat ini memegang peran strategis sebagai wilayah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semestinya menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan di Kaltim tidak hanya untuk kepentingan daerah, tetapi juga untuk mendukung keberhasilan program strategis nasional.

Ia menambahkan, DPRD dan pemerintah daerah tetap membuka ruang dialog konstruktif dengan pemerintah pusat agar solusi yang diambil tidak merugikan daerah. Firnadi berharap keputusan akhir yang diambil bersifat adil dan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan layanan publik.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan ulang dan membuka ruang pembahasan lanjutan. Aspirasi daerah harus diperlakukan sejajar dalam proses pengambilan keputusan nasional,” tegasnya.

Dengan semakin kuatnya dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, DPRD Kaltim optimistis bahwa suara penolakan ini akan memberi pengaruh signifikan dalam proses pengambilan kebijakan. Firnadi menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal anggaran, tetapi kepentingan pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (Adv/DPRDKaltim/SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id