Samarinda, Kaltimetam.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda angkat bicara terkait persoalan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang belum diterima sejumlah guru, meski telah memenuhi syarat.
Perubahan skema penyaluran TPG menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses pencairan. Sejak tahun 2026, mekanisme pembayaran tidak lagi melalui pemerintah daerah, melainkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru.
Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Disdikbud Samarinda, Taufiq Gurahman, menegaskan bahwa dalam skema tersebut, dinas tidak memiliki kewenangan untuk memvalidasi data penerima.
“Untuk TPG di Kota Samarinda, kita di dinas pendidikan tidak memiliki akses untuk bisa memvalidasi orang-orang yang sudah terima atau belum,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Dalam sistem yang baru, proses penginputan dan validasi data sepenuhnya terhubung antara sekolah dan kementerian melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini membuat peran pemerintah daerah menjadi terbatas.
Disdikbud, lanjutnya, hanya dapat memantau data tanpa memiliki akses untuk melakukan perubahan atau pembaruan secara langsung di dalam sistem.
“Kita cuma bisa sebagai viewer, cuma melihat, oh ini sudah valid, ini belum valid, tetapi untuk melakukan perubahan update data kita tidak bisa di sistem,” ungkap Taufik.
Ia menjelaskan, tanggung jawab utama dalam validasi data berada di tingkat sekolah, khususnya pada operator Dapodik yang melakukan penginputan data guru, termasuk beban mengajar.
Data tersebut kemudian akan diverifikasi kembali oleh pihak kementerian sebelum dinyatakan valid dan dapat diproses untuk pencairan TPG.
“Data itu validnya nanti di Dapodik, operator Dapodik yang berperan memvalidasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Taufiq menyebut bahwa pemenuhan syarat beban kerja guru, seperti jumlah jam mengajar, sepenuhnya bergantung pada ketepatan data yang diinput oleh operator sekolah.
Jika terjadi kesalahan dalam penginputan, maka status validasi bisa terganggu dan berdampak pada pencairan tunjangan.
“Guru itu valid 24 jam seminggu atau tidak, itu dari operator masing-masing sekolah yang nanti dipalidasi oleh operator di kementerian,” katanya.
Di sisi lain, Disdikbud juga tidak memiliki data rinci terkait jumlah guru yang sudah maupun belum menerima TPG. Hal ini karena sistem pembayaran sepenuhnya berada di tingkat pusat.
Kendati demikian, pihak dinas mengaku tetap menerima banyak laporan dari guru terkait kendala pencairan tunjangan tersebut.
“Kami cuma melihat data saja yang sudah bayar atau yang belum bayar. Rata-rata kita tidak mengetahui secara detail,” beber Taufik.
Taufiq menambahkan, laporan dari para guru tidak serta-merta bisa ditindaklanjuti oleh dinas. Perbaikan data tetap harus dilakukan melalui operator sekolah dan dilaporkan ke kementerian.
Hal ini membuat proses penyelesaian kendala menjadi bergantung pada koordinasi antara pihak sekolah dan pusat.
“Banyak guru-guru yang lapor, tetapi kami tidak bisa juga berbuat banyak, karena itu operator yang harus melaporkan ke kementerian,” ungkapnya.
Ia juga mencontohkan, kesalahan dalam penginputan mata pelajaran dapat menjadi salah satu penyebab terhambatnya pencairan TPG.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan data yang diinput dapat memengaruhi validasi sistem.
“Operatornya mestinya lapor ke kementerian supaya segera diperbaiki salah datanya tadi,” katanya.
Selain itu, perbedaan status mata pelajaran, seperti Bahasa Inggris yang saat ini masih dikategorikan sebagai muatan lokal (mulok), juga berpotensi menimbulkan kendala dalam sistem.
Ke depan, mata pelajaran tersebut direncanakan menjadi mata pelajaran wajib, sehingga mekanisme penginputan pun akan menyesuaikan.
“Mestinya mulok kalau di sekolah. Sementara nanti ke depan menjadi mata pelajaran wajib, harusnya inputnya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran, bukan mulok,” demikian Taufik. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
