Samarinda, Kaltimetam.id – Kekhawatiran terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor membuat Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mengumpulkan 10 kabupaten/kota dalam sebuah Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) khusus kebencanaan.
Langkah cepat ini dipandang mendesak setelah serangkaian bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh.
Menurut Andi, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa Kaltim harus mempersiapkan diri sebelum ancaman serupa datang.
Andi menilai persoalan bencana tak bisa dipandang sebagai isu teknis yang selesai hanya dengan pembangunan infrastruktur sederhana.
Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bertahun-tahun turut memperbesar potensi bencana yang kini dirasakan banyak daerah.
“Penanganan banjir maupun longsor tidak cukup mengandalkan pendekatan teknis seperti membangun drainase. Situasi ini merupakan konsekuensi jangka panjang dari terganggunya keseimbangan alam,” ujar Andi Harun, Senin (8/12/2025).
Sebagai bagian dari kontribusinya, Andi menyampaikan bahwa ia tengah menyusun sebuah tulisan ilmiah yang bertujuan memperkaya wawasan publik tentang dinamika kebencanaan. Tulisan itu diharapkan bisa menjadi rujukan bersama bagi para pemangku kepentingan.
“Saya sedang menyiapkan tulisan ilmiah yang dapat menjadi bahan kajian bersama agar pemahaman terhadap persoalan ini semakin komprehensif dan mendorong peran semua pihak,” ucapnya.
Menurut Andi, sejumlah peringatan dari BMKG serta kejadian bencana di berbagai provinsi merupakan alarm nyata bahwa koordinasi lintas daerah tidak boleh ditunda lagi.
Karena itu, ia mendorong Gubernur Kaltim untuk memimpin pertemuan besar tersebut.
“Sejak pekan lalu saya telah menyampaikan pentingnya seluruh kabupaten/kota duduk bersama. Saya berharap Bapak Gubernur dapat memimpin forum itu,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Rakornis nantinya harus menyatukan seluruh unsur penting, mulai dari kepala daerah, TNI-Polri, BNPB dan BPBD, Basarnas, Dinas Sosial, hingga jaringan relawan.
Menurutnya, tanpa koordinasi terpadu, langkah masing-masing wilayah berpotensi berjalan tidak sinkron.
“Rapat koordinasi yang komprehensif sangat diperlukan. Jika dibutuhkan, seluruh sektor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan bencana harus diikutsertakan,” tegasnya.
Lebih jauh, Andi mengingatkan bahwa pemisahan penanganan antarwilayah berpotensi menimbulkan kekacauan eksekusi.
Ia menekankan bahwa pemerintah pusat telah memberikan pedoman melalui pendekatan pentahelix sebagai dasar kerja kolaboratif.
“Kita bisa saja bekerja sendiri, tetapi tanpa koordinasi yang baik langkah-langkah yang dilakukan akan berjalan otomatis tanpa kendali dan tidak sinkron. Padahal kerangka nasional sudah jelas: penanganan bencana berbasis pentahelix,” jelasnya.
Selain menyorot kesiapan pemerintah, Andi juga meminta masyarakat di daerah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk mempertimbangkan evakuasi sementara saat cuaca ekstrem. Ia turut mengajak warga berpartisipasi dalam upaya pengendalian banjir di tingkat lingkungan.
“Kondisi ini sudah sangat mendesak, sehingga kita perlu segera duduk bersama,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
