Banjir Kaltim Masih Jadi PR, DPRD Dorong Sinergi Multilevel Pemerintah

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. (Foto: Siko/Kaltimetam.id)

Samarinda, Kaltimetam.id – DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan pentingnya penanganan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mendorong agar pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) segera merancang sistem pengendalian banjir yang tidak hanya tanggap terhadap bencana, tetapi juga bersifat antisipatif.

Menurut Reza, banjir bukan lagi sekadar masalah rutin yang bisa diselesaikan dengan upaya jangka pendek. Ia menyebut perlunya pendekatan yang berbasis data dan kebutuhan lapangan. Perencanaan tidak boleh lagi hanya berupa respons ketika bencana terjadi, tetapi harus mampu mencegah dan meminimalisir dampak jangka panjangnya.

“Kita tidak bisa lagi hanya bersikap reaktif setiap kali banjir datang. Yang kita butuhkan adalah perencanaan berbasis data dan analisis mendalam tentang pola curah hujan, kondisi drainase, hingga kerentanan kawasan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa aspek teknis seperti normalisasi sungai, penguatan saluran drainase, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) harus menjadi bagian dari perencanaan besar. Seluruh komponen tersebut, lanjutnya, harus dikembangkan dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung.

“Kalau kita bicara pengendalian banjir, ini tidak bisa hanya satu sektor. Perlu ada integrasi lintas sektor dan lintas wilayah. Semua daerah punya karakteristik geografis dan persoalan yang berbeda, jadi pendekatannya pun tidak bisa disamaratakan,” jelasnya.

Reza juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), hingga DPR RI. Menurutnya, Pemprov Kaltim tentu memiliki keterbatasan dalam hal anggaran dan kewenangan, sehingga kerja sama menjadi hal mutlak.

Ia mencontohkan Kota Samarinda, Balikpapan, hingga daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, Berau, Kutai Timur, dan Kutai Barat yang masing-masing memiliki permasalahan banjir dengan akar penyebab yang berbeda. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi program secara lintas wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan atau penggunaan anggaran yang tidak efektif.

“Kita perlu sinkronisasi yang kuat. Jangan sampai satu pihak membangun drainase, tapi di wilayah hulu tidak ada penanganan. Ini akhirnya tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh,” ujarnya.

Dari sisi kelembagaan, Reza memastikan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal isu ini dengan serius. Komisi III yang membidangi infrastruktur, menurutnya, telah beberapa kali mengadakan rapat kerja bersama OPD teknis dan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Namun ia menilai hal itu belum cukup jika tidak dilanjutkan dengan penyusunan roadmap yang jelas.

“Yang kita dorong sekarang adalah agar pemerintah segera menyusun roadmap pengendalian banjir yang bisa menjadi rujukan bersama. Roadmap ini harus memuat data, peta kerentanan wilayah, program prioritas, dan skema pembiayaan,” paparnya.

Ia meyakini, jika peta jalan ini disusun dan dijalankan secara konsisten, maka dalam beberapa tahun ke depan penanganan banjir di Kaltim akan menunjukkan hasil yang signifikan. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan banjir terhadap masyarakat sudah terlalu besar, mulai dari kerugian ekonomi, terganggunya akses pendidikan, layanan publik, hingga rusaknya infrastruktur dasar.

“Kita harus memikirkan ini sebagai investasi jangka panjang. Kalau banjir terus berulang dan merusak fasilitas yang sudah dibangun, anggaran kita akan terus habis untuk perbaikan, bukan pembangunan,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya ini, termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan aktif dalam program penghijauan.

“Pengendalian banjir adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, hingga masyarakat harus punya komitmen yang sama. Kalau kita bisa mewujudkan sinergi ini, saya yakin Kaltim bisa keluar dari persoalan banjir secara bertahap tapi pasti,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id