Balikpapan, Kaltimetam.id – Harapan masyarakat Balikpapan Timur untuk segera memiliki layanan kesehatan yang representatif kembali menghadapi ketidakpastian. Rencana pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang telah lama dijanjikan kembali menjadi sorotan tajam setelah tak menunjukkan perkembangan berarti, meski sudah melewati tenggat waktu yang semula dijanjikan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dalam merealisasikan pembangunan rumah sakit tersebut. Ia menyebut, proyek vital itu seolah hanya menjadi wacana yang terus diundur tanpa kejelasan konkret.
“Saat saya tanyakan kembali ke Dinas Kesehatan, jawabannya masih menunggu proses kontrak multiyears. Padahal sebelumnya mereka menjanjikan akan mulai membangun setelah Lebaran 2025. Sekarang Lebaran sudah lewat, tapi belum ada gerakan nyata di lapangan,” ujarnya.
Rumah sakit yang direncanakan berdiri di wilayah Gang Kacang, Kelurahan Lamaru, itu sejatinya telah lama menjadi aspirasi masyarakat Balikpapan Timur. Lokasinya yang strategis, dekat dengan Pantai Manggar dan markas Raider 600/Modang, menjadikannya sangat potensial untuk menjangkau kebutuhan kesehatan masyarakat di kawasan pesisir timur kota.
Nurhadi, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan dari daerah pemilihan setempat, menilai bahwa alasan menunggu kontrak multiyears bukanlah dalih yang dapat diterima. Menurutnya, persoalan yang dihadapi saat ini bukanlah keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya komitmen politik dan inkonsistensi pemerintah dalam menepati janji kepada rakyat.
“Ini bukan persoalan besar kecilnya dana. Mau Rp10, Rp15, atau bahkan Rp20 miliar, yang penting pembangunan dimulai. Kalau menunggu terus dengan berbagai alasan teknis, maka kebutuhan dasar masyarakat akan terus terbengkalai,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit lima lantai tersebut mencapai Rp272 miliar. Namun untuk tahap awal, Pemkot Balikpapan telah mengalokasikan Rp19 miliar dari APBD 2025 melalui skema kontrak multiyears. Meski demikian, hingga kini belum ada aktivitas pembangunan yang terlihat di lapangan.
Lebih lanjut, Nurhadi mengungkap bahwa sebanyak 10 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Balikpapan telah menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan rumah sakit ini. Bahkan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, juga telah memberikan komitmen untuk turut mendorong bantuan keuangan provinsi apabila diperlukan.
“Dukungan politik dari DPRD sudah bulat. Kami siap mengawal dan memperjuangkan bantuan dari provinsi. Tapi semua itu akan sia-sia jika di tingkat pemerintah kota sendiri tidak ada keseriusan,” kata Nurhadi.
Ia juga menilai bahwa lambannya pembangunan fasilitas kesehatan ini menjadi cerminan dari lemahnya prioritas Pemkot dalam menangani isu-isu mendasar yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan, pelayanan kesehatan bukanlah proyek politis yang bisa ditunda-tunda, melainkan kebutuhan hakiki warga yang harus dipenuhi tanpa kompromi.
Tak hanya menyentil soal rumah sakit, Nurhadi turut menyoroti kemacetan kronis yang kerap terjadi di Jalan Mulawarman, salah satu akses utama menuju Balikpapan Timur. Meskipun pengelolaan jalan tersebut berada di bawah kewenangan provinsi, ia menilai Pemkot tidak bisa sepenuhnya melepaskan tanggung jawab.
“Pemkot tak bisa hanya berdalih soal kewenangan. Untuk urusan infrastruktur jalan di Jalan Mulawarman, kami di DPRD provinsi siap membantu. Tapi untuk rumah sakit, ini jelas tanggung jawab penuh pemerintah kota. Jangan saling lempar bola, masyarakat butuh aksi nyata,” ujarnya.
Menurut Nurhadi, masyarakat Balikpapan Timur sudah terlalu lama menunggu hadirnya rumah sakit umum yang memadai di wilayah mereka. Ketergantungan terhadap rumah sakit di pusat kota atau ke daerah lain menambah beban waktu dan biaya bagi masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.
“Warga sudah lelah mendengar janji. Setiap tahun ada perencanaan, tapi hasilnya nol besar. Jangan jadikan kebutuhan masyarakat sebagai drama politik. Kami minta keseriusan, bukan alasan,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
