Samarinda, Kaltimetam.id – Kabupaten Berau dengan segala pesona alam dan bahari yang dimilikinya, seperti Kepulauan Derawan, Pulau Kakaban, Maratua, hingga Labuan Cermin, dianggap sebagai permata tersembunyi Kalimantan Timur. Namun di balik kemegahan panoramanya, sektor pariwisata di daerah ini dinilai masih berjalan jauh dari potensi maksimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyampaikan pandangannya bahwa pengembangan sektor pariwisata Berau membutuhkan terobosan kebijakan yang menyentuh aspek mendasar yaitu pemberdayaan pelaku lokal, reformasi kelembagaan desa, dan fasilitasi investasi mikro.
“Kita jangan hanya bicara infrastruktur fisik, tapi ciptakan ekosistem yang bisa menopang kehidupan ekonomi warga lokal dari sektor wisata. Akses pembiayaan harus dimudahkan, UMKM harus didampingi, dan investasi harus dibuka lebar tapi tetap berpihak pada masyarakat setempat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaku wisata lokal kerap kali hanya menjadi penonton dalam geliat pariwisata daerah. Mereka kesulitan menjangkau pembiayaan, tidak terhubung dengan jaringan pemasaran, dan tak memiliki daya saing karena minimnya dukungan regulasi dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah.
Sebagai langkah konkret, Agusriansyah mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Berau maupun Pemerintah Provinsi Kaltim merancang skema insentif dan subsidi yang berpihak kepada pelaku UMKM dan usaha wisata mikro. Menurutnya, dukungan finansial berupa subsidi operasional, hibah modal, hingga pelatihan manajemen pariwisata akan menjadi solusi krusial dalam mendorong pelaku usaha bertahan dan tumbuh.
“Kalau biaya operasional bisa ditekan, harga layanan wisata jadi lebih terjangkau. Ini akan berdampak langsung pada kenaikan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional,” ujarnya.
Namun, Agusriansyah menekankan bahwa insentif semacam itu harus bersifat selektif dan berkelanjutan. Ia mendorong adanya sistem pendataan dan asesmen terhadap pelaku usaha yang benar-benar aktif serta memiliki kontribusi terhadap ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan.
Tidak berhenti pada aspek ekonomi, Agusriansyah juga menyoroti lemahnya struktur kelembagaan desa dalam pengelolaan pariwisata. Menurutnya, upaya penguatan kelembagaan harus menjadi prioritas agar pengelolaan wisata berbasis komunitas tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga berkelanjutan.
Ia menilai, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya menjadi dua entitas utama dalam tata kelola wisata desa.
“Pokdarwis melaksanakan kegiatan lapangan seperti pemanduan, promosi, edukasi. Sementara BUMDes harus mengambil peran sebagai pengelola keuangan, aset, dan badan usaha wisata. Sinergi dua lembaga ini akan menjadi kunci sukses pariwisata berbasis komunitas,” papar pria kelahiran Samarinda, 25 Agustus 1975 ini.
Meski mengakui bahwa pembangunan infrastruktur seperti akses jalan, pelabuhan, dan fasilitas wisata sangat penting, Agusriansyah mengingatkan agar pembangunan pariwisata di Berau tidak semata-mata berorientasi pada proyek fisik. Ia menekankan perlunya pendekatan holistik dan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.
“Jangan sampai pariwisata menjadi proyek elite yang melupakan rakyat. Kita harus membangun pariwisata yang memanusiakan masyarakat lokal, bukan hanya membangun resor mewah tapi merugikan warga sekitarnya,” katanya.
Agusriansyah menyebut banyak kasus di mana desa-desa wisata menjadi ajang eksploitasi, bukan pemberdayaan. Karena itu, ia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pariwisata di daerah, serta perencanaan ulang dengan melibatkan semua pihak mulai dari pelaku usaha, tokoh adat, pemuda, hingga akademisi.
Terakhir, Agusriansyah menyampaikan optimismenya bahwa Berau bisa menjadi “model pengembangan wisata berkelanjutan” jika semua pihak memiliki visi yang sama. Ia menyatakan bahwa DPRD Kaltim, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan dan pariwisata, akan terus mendorong kebijakan progresif demi mendukung pelaku wisata lokal.
“Kita tidak kekurangan potensi, tapi kita sering gagal karena kurang sinergi dan komitmen. Sekarang saatnya kita buktikan bahwa wisata bisa jadi motor kemajuan desa dan ekonomi rakyat,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
