Samarinda, Kaltimetam.id – Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pelosok Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agusriansyah Ridwan, menegaskan komitmennya untuk mengawal kelanjutan pembangunan jalan sepanjang 17,47 kilometer yang membentang di Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur.
Jalan tersebut diharapkan menjadi tulang punggung konektivitas wilayah-wilayah terisolasi, khususnya Desa Manubar hingga Tanjung Mangkalihat, yang selama ini tidak memiliki akses transportasi darat yang layak.
Agusriansyah, yang mewakili daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau, menyampaikan bahwa hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur bukan terletak pada dokumen perencanaan, melainkan pada pelaksanaan proyek di lapangan yang tidak berjalan optimal.
“Masalahnya bukan pada perencanaan, tapi pelaksanaan. Banyak proyek yang terhambat karena kontraktor tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Ini menjadi catatan serius karena pembangunan yang sudah dirancang baik bisa gagal hanya karena eksekusi yang buruk,” ujar Agusriansyah.
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak ketiga yang terlibat, khususnya kontraktor pelaksana. Menurutnya, tidak sedikit proyek infrastruktur yang berujung mangkrak akibat lemahnya kontrol di lapangan, sehingga menyia-nyiakan anggaran dan merugikan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Agusriansyah juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dinilai telah menunjukkan keseriusan tinggi dalam menjawab ketimpangan pembangunan antarwilayah. Tidak hanya melanjutkan proyek jalan di Sandaran, Pemkab Kutim juga menambah alokasi anggaran untuk mempercepat penyelesaiannya.
“Saya sangat menghargai langkah konkret Pemkab Kutim. Tambahan anggaran untuk infrastruktur di Sandaran adalah sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi keterisolasian warga,” tuturnya.
Proyek pembangunan jalan di kawasan Sandaran ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Jalur yang dibuka melewati Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan lindung yang ada di sekitarnya. Langkah ini dinilai cerdas karena mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kelestarian alam.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, sebelumnya memimpin langsung rapat koordinasi terkait pembukaan akses jalan dari Desa Manubar ke Tanjung Mangkalihat. Ia menyatakan bahwa proyek ini akan menjadi penghubung strategis bagi desa-desa terpencil yang selama ini hanya bisa diakses melalui jalur laut atau sungai.
“Ini adalah proyek yang sangat penting dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Jalan ini nantinya akan memperlancar distribusi logistik, hasil pertanian, serta membuka peluang ekonomi baru bagi desa-desa di kawasan pesisir timur Kutim,” ujar Ardiansyah.
Antusiasme terhadap proyek ini juga datang dari masyarakat setempat. Plt Camat Sandaran, Mulyadi, menyebutkan bahwa warga sangat mendukung pembangunan jalan tersebut. Mereka bahkan bersedia berpartisipasi secara langsung, baik melalui gotong royong, penyediaan alat, maupun tenaga kerja lokal.
“Bagi warga di Sandaran, jalan ini bukan hanya infrastruktur biasa. Ini harapan. Selama ini hasil panen dan tangkapan ikan mereka sulit dipasarkan karena tidak ada akses darat. Dengan jalan ini, biaya distribusi akan menurun dan pendapatan bisa meningkat,” kata Mulyadi.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim, Joni Abdi Setia, menambahkan bahwa desain teknis pembangunan jalan telah selesai disusun. Proses pembukaan jalan dijadwalkan mulai dikerjakan tahun ini, sementara pengerasan dan peningkatan kualitas jalan akan dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2026.
Menurut Joni, pengerjaan dilakukan bertahap agar sesuai dengan kapasitas anggaran dan memastikan pelaksanaan berjalan efektif tanpa mengabaikan kualitas konstruksi.
Agusriansyah menutup pernyataannya dengan harapan besar agar proyek infrastruktur ini bisa menjadi model pembangunan di wilayah-wilayah terluar Kalimantan Timur yang lain. Ia menegaskan bahwa DPRD siap mengawal setiap tahapan proyek, mulai dari penganggaran hingga pengawasan di lapangan.
“Kita ingin pembangunan ini benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Jangan sampai jalan ini hanya jadi proyek simbolis yang mangkrak di tengah jalan. Pengawasan harus maksimal, pelaksana harus profesional, dan hasilnya harus dirasakan rakyat,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
