Samarinda, Kaltimetam.id – Ketua Fraksi PKB DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti bencana banjir dan tanah longsor yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Samarinda.
Ia menegaskan bahwa peristiwa semacam ini tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan lebih disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang terus berlangsung tanpa penanganan serius.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan hujan. Ini persoalan yang lebih dalam, yaitu soal bagaimana kita memperlakukan lingkungan selama ini,” ujar Damayanti.
Menurutnya, degradasi lingkungan seperti alih fungsi lahan secara masif, penebangan hutan tanpa reboisasi, serta buruknya tata kelola drainase menjadi akar masalah yang selama ini diabaikan.
Ia menyebutkan bahwa banjir dan longsor seharusnya bisa diminimalkan jika pemerintah dan masyarakat konsisten menjaga ekosistem alam.
“Ketika alam rusak, maka bencana adalah konsekuensinya. Dan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua,” tegasnya.
Politisi perempuan dari PKB itu mendorong agar kebijakan pembangunan tidak lagi mengesampingkan aspek lingkungan hidup.
Ia juga meminta pemerintah daerah mempercepat upaya mitigasi bencana, khususnya di titik-titik rawan yang kerap terdampak setiap musim hujan tiba.
Damayanti menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari respons reaktif ke pendekatan preventif berbasis keberlanjutan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pelibatan masyarakat dan pemulihan fungsi ekologis lahan.
“Kalau kita terus abai, maka setiap tahun kita akan kembali bicara soal banjir, longsor, dan korban. Padahal kita tahu, semua itu bisa dicegah kalau ada kemauan dan komitmen bersama,” pungkasnya.
Ia berharap momentum bencana ini dijadikan pelajaran penting untuk mengevaluasi perizinan alih fungsi lahan, memperketat pengawasan tambang ilegal, serta memperkuat program penghijauan di perkotaan maupun wilayah hulu. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
