Kutai Kartanegara, Kaltimetam.id – Keterbatasan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) memaksa Pemerintah Desa Sebulu Modern untuk menetapkan skala prioritas dalam setiap program pembangunan.
Langkah ini ditempuh agar pembangunan desa tetap dapat berjalan meskipun tidak bisa dilaksanakan secara serentak atau maksimal di semua sektor.
Kepala Desa Sebulu Modern, Joemadin, menjelaskan bahwa regulasi penggunaan dana desa sudah sangat jelas, yakni harus dibagi ke berbagai sektor sehingga tidak seluruhnya dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik.
“Dana desa tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk infrastruktur karena harus dialokasikan ke sektor lain, seperti ketahanan pangan, bantuan sosial, serta operasional pemerintahan desa,” ujarnya, saat ditemui belum lama ini.
Ia menyebutkan bahwa kondisi serupa juga terjadi pada Alokasi Dana Desa yang diterima. Sebagian besar dari ADD justru sudah memiliki alokasi wajib yang tidak bisa diganggu gugat, sehingga hanya sebagian kecil yang bisa digunakan untuk pembangunan.
“Karena keterbatasan ini, kami harus menyusun skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan meskipun secara bertahap,” jelas Joemadin.
Diketahui, dari keseluruhan ADD yang diterima, sebanyak 70 persen sudah dialokasikan untuk membayar honor perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, serta tenaga pengajar keagamaan. Maka dari itu, hanya 30 persen yang tersisa untuk digunakan dalam pembangunan fisik dan kegiatan lainnya.
Untuk tetap mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, Pemerintah Desa Sebulu Modern memilih jalur lain dengan mengajukan berbagai usulan melalui proposal kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi maupun pihak swasta yang memungkinkan memberikan bantuan.
“Kami berharap ada tambahan bantuan dari pemerintah kabupaten agar pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat direalisasikan,” tambahnya.
Joemadin juga menegaskan bahwa pemerintah desa tidak tinggal diam menghadapi keterbatasan anggaran tersebut. Mereka tetap aktif menjalin komunikasi dengan anggota legislatif, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, agar ada dukungan program melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang bisa diakomodasi untuk desa.
Selain menyasar bantuan fisik, Pemdes Sebulu Modern juga memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Langkah ini dinilai lebih efisien karena tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, namun juga pada peningkatan kapasitas masyarakat.
“Kami berharap masyarakat juga memahami kondisi keuangan desa dan mendukung arah kebijakan yang sudah dirancang bersama,” ungkapnya. (Adv/DiskominfoKukar/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
