Samarinda, Kaltimetam.id – Ketersediaan bahan pokok dan penting di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kini menjadi sorotan. Sebab, ketersediaannya sangat bergantung pada kondisi perairan Sungai Mahakam.
Sepekan terakhir, bahan pokok mengalami kelangkaan akibat kemarau selama dua pekan terakhir yang menyebabkan menurunnya debit air Sungai Mahakam. Surutnya sungai terbesar di Kaltim ini sangat berpengaruh terhadap rantai pasok bahan pokok ke kabupaten termuda ini. Sebab, selama ini distribusinya masih sangat bergantung pada transportasi sungai. Sedangkan, untuk kondisi jalur Trans Kalimantan hingga kini belum terbangun dengan layak.
Sejauh ini kapal transportasi barang yang mengangkut bahan baku dari Samarinda sampai ke Long Bagun, Mahulu hanya sampai Kampung Long Iram, Kutai Barat. Akibatnya, biaya angkut bertambah karena harus menjemput bahan pokok dan kembali diangkut menggunakan kapal yang lebih kecil.
Terhambatnya distribusi dan menipisnya stok bahan pokok ini menyebabkan melambungnya harga. Dua kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, yakni, Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari menjadi wilayah yang paling terdampak.
Dari informaasi yang dihimpun Kaltimetam.id, satu karung beras seberat 25 kilogram mencapai Rp 750 ribu. Dengan kata lain, harga per kilonya sebesar Rp 30 ribu. Padahal tahun lalu, harga satu kilo gram beras masih setengah dari itu. Harga ini pun terbilang sangat jauh jika dibandingkan dengan Kota Samarinda dan Balikpapan yang satu kilo gram berasnya rata-rata berkisar Rp 12 ribu – 14 ribu.
Terkait permasalahan ini sebenarnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Kaltim, M Sa’dudin menerangkan jika kenaikan bahan pokok di Kabupaten Mahulu memang kerap terjadi. Sebab, dalam distribusinya masih mengandalkan moda transportasi air. Sehingga, akan sangat berpengaruh terhadap debit air Sungai Mahakam.
“Kami sudah ada pantau (lonjakan harga) dan sudah kami koordinasikan dengan pemerintah setempat. Tapi untuk langkah yang diambil kami melihat sarana Kaltim secara umum dahulu, kalau rata-rata di Kaltim mengalami kenaikan harga (bahan pokok) baru kami ambil langkah. Tapi, kalau hanya satu atau dua kabupaten/kota maka kami akan melakukan koordinasi dahulu dengan pemerintah bersangkutan,” ucapnya.
Penanganan untuk meredam lonjakan harga, lanjut Sa’dudin, sementara akan dilakukan oleh Pemda Kabupaten Mahalu. Sebab, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing.
“Masing-masing Pemda punya tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi. Tapi, jika tidak mampu silakan koordinasi dan bersurat ke Pemprov atau ke kami untuk mencari jalan keluarnya,” tambahnya.
Menanggapi permasalahan musiman ini, Pemkab Mahulu sebenarnya tidak tinggal diam. Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun berkomitmen Pemkab Mahulu dapat kembali menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok di seluruh kecamatan.
Beberapa langkah untuk menekan lonjakan harga pun telah disusun. Mempercepat administrasi program Penyedia Ongkos Angkut (POA) dalam bentuk surat kondisi gawat darurat menjadi salah satu langkah yang diambil. POA merupakan program prioritas kepala daerah di Mahulu yang sengaja didesain lewat menyubsidi biaya angkut orang dan bahan pokok. Termasuk ketika dalam kondisi dua pekan terakhir.
Program POA sebenarnya bukan hal yang baru untuk Kabupaten Mahulu. Sebelumnya POA dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir tahun. Namun, akibat adanya kekeringan dan kenaikan harga beras, program tersebut dipercepat.
Untuk mengadakan POA tersebut, pernyataan gawat darurat yang harus dinyatakan dalam bentuk surat menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ke depan dalam program yang akan dilimpahkan ke Mahulu. Maka dua kecamatan yang berada di atas hulu riam diperintahkan untuk mempercepat masalah administrasi dalam berbentuk surat kegawatdaruratan. Sehingga bisa melaksanakan POA dari biaya tak terduga (BTT) yang biasanya disediakan tiap tahun.
“Persyaratan itu mutlak untuk selanjutnya mendapatkan bantuan dari pusat maupun Pemprov Kaltim,” sebutnya.
Pelaksanaan POA kali ini tidak hanya ditujukan pada moda transportasi sungai, tetapi juga menjangkau transportasi darat. Hal itu dilakukan agar ketergantungan dengan transportasi sungai bisa diminimalisir. Terlebih biaya transportasi darat dinilai lebih murah ketimbang sungai.
Yohanes Avun turut memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperbaiki kerusakan jalan di beberapa titik. Perusahaan yang beroperasi di daerahnya pun diminta turut berkontribusi.
“Kami juga akan minta perusahaan untuk mengangkut alat berat dengan kendaraan supaya tidak merusak aspalnya,” sebutnya.
Kondisi jalan Trans Kalimantan yang menjadi penghubung jalur darat dari Samarinda ke Mahulu memang saat ini masih dalam kondisi kurang layak. Meskipun beberapa titik jalan sudah ada beraspal, tetapi masih banyak badan jalan tanah dan berbatu. Bahkan ruas jalan di Kilometer 14 hingga Kilometer 18 menjadi titik yang mengalami kerusakan terparah.
“Untuk jalan memang pengendara masih harus bersusah payah melewatinya karena kondisinya rusak,” terangnya.
Tak hanya badan jalan, lanjut Yohanes Avun, permasalahan jembatan putus di daerah Long Pakaq juga diupayakan kembali tersambung pada tahun ini. Upaya penyambungan kembali jembatan itu pun telah masuk program kerja Dinas PUPR.
Untuk menghindari adanya oknum yang menimbun bahan pokok dan memanfaatkan kelangkaan ini, Pemkab Mahulu turut melibatkan Polres Mahulu dalam pengawasannya. Subsidi yang diberikan pun diharapkan bisa tepat sasaran. Termasuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan obat-obatan yang jadi atensi pada masa kekeringan ini.
“Kami sedang berusaha agar distribusi barang ini biayanya bisa ditekan sehingga harga sembako sampai ke tangan warga lebih terjangkau,” harap Yohanes Avun. (Dys/Rjp)
