Samarinda, Kaltimetam.id – Masalah pendataan subsidi gas LPG 3 kilogram kembali mencuat setelah banyak warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Di sisi lain, warga yang sebenarnya mampu justru ikut menikmati subsidi ini, yang seharusnya dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal ini pun mendorong Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, untuk angkat bicara mengenai ketidakakuratan data penerima yang dinilai masih jauh dari optimal.
Menurut Sapto, pendataan penerima subsidi gas LPG 3 kg perlu dilakukan dengan lebih cermat dan akurat.
“Saat ini, pendataan penerima subsidi gas LPG masih perlu banyak pembenahan. Banyak warga yang layak menerima tidak terakomodasi, sementara mereka yang mampu justru menikmati subsidi yang bukan hak mereka,” ungkap Sapto, Rabu(13/11/2024).
Ia menambahkan, subsidi ini seharusnya secara khusus ditujukan untuk keluarga prasejahtera, namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan ketidaktepatan dalam penyalurannya. Sapto menilai bahwa akar permasalahan terletak pada sistem pendataan yang tidak memadai.
Sistem ini, menurutnya, mengakibatkan subsidi tidak tepat sasaran, sehingga banyak masyarakat kurang mampu harus merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan gas LPG.
“Pendataan yang tidak valid menyebabkan banyak penerima yang tidak berhak menerima subsidi ini. Subsidi harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada yang sudah mampu,” tegas Sapto.
Ia juga mencatat bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi pada distribusi gas LPG bersubsidi. Program bantuan sosial lainnya, seperti dana hibah dan Program Keluarga Harapan (PKH), menurutnya juga mengalami ketidaktepatan sasaran akibat lemahnya pendataan.
“Pendataan yang teliti sangat diperlukan dalam seluruh program bantuan sosial ini. Harga kebutuhan memang dipengaruhi oleh dinamika pasar, namun subsidi harus benar-benar menjangkau mereka yang layak,” jelasnya.
Sapto pun menegaskan bahwa ketidaktepatan data penerima subsidi terus menjadi hambatan dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi mekanisme pendataan penerima, agar subsidi tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. (Adv/DPRDKaltim/ICA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
